Kota Bima, NTB | bimakita.com – Polemik pengaspalan (hotmix) jalan menuju villa pribadi Wali Kota Bima di kawasan pegunungan So Temba Kolo kian memanas. Kali ini, pernyataan datang dari DPRD Kota Bima yang justru mengaku belum bisa memastikan apakah proyek tersebut benar-benar pernah dibahas bersama legislatif atau tidak.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bima yang membidangi pembangunan, Sukri Dahlan, menyatakan pihaknya perlu melihat data anggaran secara jelas sebelum memberikan kesimpulan.
Soal pengaspalan jalan villa Wali Kota, saya akan lihat dulu datanya,” ujar Sukri Dahlan saat dikonfirmasi, Kamis malam (19/12).
Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, persoalan tersebut bersifat teknis dan tidak bisa dijelaskan tanpa dasar dokumen yang valid.
 |
| Foto : Ketua Komisi III DPRD Kota Bima, Sukri Dahlan |
Ini menyangkut hal teknis, tentu harus berbasis data. Saya masih di luar daerah, untuk lebih jelasnya bisa langsung konfirmasi ke DPRD yang ikut rapat kerja dengan instansi terkait,” katanya singkat via WhatsApp, dikutip dari Jangka Bima.
Pernyataan ini sekaligus mematahkan klaim Pemerintah Kota Bima yang sebelumnya menyebut bahwa proyek hotmix jalan menuju villa pribadi Wali Kota telah dibahas bersama DPRD sejak tahun 2024.
Baca juga :
Sorotan publik terhadap proyek ini terus menguat. Pasalnya, di tengah efisiensi anggaran dan banyaknya jalan lingkungan serta infrastruktur pertanian yang rusak, Pemkot Bima justru memprioritaskan pengaspalan jalan menuju akses villa pribadi kepala daerah.
.jpg) |
| Foto : Villa Wali Kota Bima yang berada di Wilayah Pegunungan Temba Kolo |
Kebijakan tersebut menuai kritik keras dari masyarakat. Banyak warga menilai langkah itu tidak berempati terhadap kebutuhan dasar rakyat, terutama jalan dan gang di pemukiman yang masih rusak parah.
Tak hanya pengaspalan, proyek tersebut juga disertai pemasangan lampu jalan, sementara masih banyak akses menuju pemukiman warga yang gelap gulita dan belum tersentuh penerangan.
Kritik tajam juga datang dari Muhammad Rizal Ansari, Ketua PW SEMMI NTB, melalui akun media sosial “Semmi NTB Reposisi”. Ia mempertanyakan urgensi tiga program sekaligus—pengaspalan, penerangan, dan penataan—yang difokuskan hanya pada satu akses jalan pegunungan.
Menurutnya, kebijakan itu diduga tidak sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran yang semestinya.
Belakangan, polemik makin mengerucut setelah mantan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima, M. Syahwan, membantah klaim Pemkot. Ia menyebut bahwa anggaran pengaspalan jalan tersebut baru masuk saat proses pergeseran anggaran pada Maret 2025, sehingga tidak tercantum dalam APBD murni 2025.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas PUPR Kota Bima, Didi Fahdiansyah, dan Kepala Bappeda Kota Bima, Syarif Rustaman, belum memberikan tanggapan meski telah dikonfirmasi terkait pernyataan mantan Kabid Cipta Karya tersebut.
Sikap DPRD yang belum bisa memastikan, ditambah bantahan dari internal birokrasi sendiri, kian menegaskan bahwa proyek aspal jalan menuju villa Wali Kota Bima menyisakan tanda tanya besar dan patut dibuka secara transparan kepada publik. (Red)