 |
| Ketua Partai Buruh Exco Sulawesi Selatan, Akhmad Rianto. |
MAKASSAR||bimakita.com — Partai Buruh Exco Provinsi Sulawesi Selatan mendesak pemerintah daerah dan Pertamina membuka secara transparan data ketersediaan, kuota, pasokan, dan distribusi bahan bakar minyak (BBM), elpiji, serta listrik di Sulawesi Selatan.
Desakan tersebut disampaikan menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), kelangkaan gas elpiji, serta pemadaman listrik di beberapa wilayah.
Ketua Partai Buruh Exco Sulawesi Selatan, Akhmad Rianto, mengatakan persoalan tersebut tidak boleh hanya dianggap sebagai gangguan teknis pada tingkat SPBU.
“Pemerintah dan Pertamina harus membuka data dan menjelaskan kepada masyarakat mengenai kondisi pasokan, kuota, distribusi, peningkatan permintaan, serta kemungkinan penyalahgunaan BBM bersubsidi,” kata Akhmad Rianto dalam siaran persnya.
Dalam sepekan terakhir, antrean BBM dilaporkan terjadi di Makassar, Maros, Gowa, dan Kepulauan Selayar.
Di Makassar, antrean kendaraan disebut terjadi di hampir seluruh SPBU. Bahkan, sejumlah SPBU dilaporkan tidak dapat melayani masyarakat karena masih menunggu pasokan BBM.
Kondisi serupa terjadi di Selayar. Masyarakat disebut harus mengantre hingga beberapa kilometer dan sebagian rela menginap di jalan untuk memperoleh BBM.
Sementara di Gowa, antrean panjang tidak selalu menjamin masyarakat mendapatkan BBM karena persediaan di SPBU terkadang telah habis.
“Antrean rakyat untuk mendapatkan Pertalite dan solar sudah mengular hingga ratusan meter. Kondisi ini terjadi mulai pagi, sore, malam, bahkan sampai larut malam dan menimbulkan kemacetan di sekitar SPBU,” ujarnya.
Partai Buruh mempertanyakan perbedaan antara penjelasan mengenai kondisi stok yang dinyatakan aman dengan kenyataan antrean panjang masyarakat di lapangan.
“Pertamina dan DPR mengatakan stok aman dan lancar, tetapi kenyataannya masyarakat masih mengantre untuk mendapatkan BBM di berbagai SPBU. Kondisi ini harus dijelaskan secara terbuka,” tegas Akhmad.
Menurutnya, kelangkaan BBM dan elpiji yang berlangsung bersamaan dengan pemadaman listrik telah berdampak terhadap mobilitas pekerja, distribusi barang, transportasi, kegiatan usaha kecil, serta perekonomian masyarakat.
Kelompok buruh, petani, masyarakat miskin perkotaan, pedagang kaki lima, dan pelaku usaha kecil dinilai menjadi pihak yang paling rentan menanggung dampaknya.
“Energi merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus penopang mobilitas pekerja, distribusi barang, transportasi, kegiatan usaha kecil, dan perekonomian rakyat,” katanya.
Partai Buruh juga menyoroti narasi panic buying yang muncul di tengah kelangkaan dan pembatasan BBM. Menurut Akhmad, persoalan itu tidak seharusnya diarahkan menjadi kesalahan masyarakat.
“Panic buying jangan dijadikan alasan untuk menyalahkan rakyat atas ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok. Pemerintah seharusnya menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi kebutuhan energi masyarakat,” ujarnya.
Partai Buruh mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama pemerintah kabupaten dan kota agar tidak hanya menunggu kebijakan pemerintah pusat. Para kepala daerah diminta menyuarakan kebutuhan energi masyarakat Sulawesi Selatan sekaligus menyiapkan langkah mitigasi apabila terjadi pengurangan pasokan.
“Gubernur, wali kota, dan bupati harus berani menyuarakan kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan kepada pemerintah pusat. Pimpinan daerah harus berdiri bersama rakyat untuk memenuhi kebutuhan BBM, gas, dan listrik,” tegasnya.
Partai Buruh meminta pemerintah dan Pertamina mengumumkan kuota BBM untuk Sulawesi Selatan, realisasi penyaluran, kondisi pasokan elpiji dan listrik, serta distribusi BBM bersubsidi di setiap daerah.
“Pemerintah dan Pertamina wajib membuka data secara jujur kepada rakyat Sulawesi Selatan mengenai kuota, ketersediaan, realisasi penyaluran, pasokan, dan distribusi BBM bersubsidi di setiap wilayah,” kata Akhmad.
Apabila memang terjadi pengurangan jatah energi, pemerintah diminta menjelaskannya secara terbuka agar masyarakat dapat melakukan persiapan.
Partai Buruh juga mempertanyakan kebijakan pembatasan pembelian BBM melalui sistem ganjil-genap serta penerapan pembelajaran daring bagi pelajar. Kebijakan tersebut dinilai tidak boleh dijadikan solusi permanen apabila akar persoalan pasokan belum diselesaikan.
“Rakyat berhak mengetahui data dan pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan pembatasan BBM maupun pembelajaran daring, termasuk ukuran keberhasilan kebijakan tersebut,” ujarnya.
Selain itu, aparat penegak hukum diminta mengusut dugaan penimbunan, pelangsiran, dan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Aparat penegak hukum harus mengusut secara serius dan tuntas dugaan penimbunan, pelangsiran, serta penyalahgunaan BBM bersubsidi. Penegakan hukum harus menyasar pelaku dan jaringan yang terbukti terlibat,” katanya.
Partai Buruh Sulsel turut menyoroti perubahan rencana anggaran subsidi energi nasional 2027. Berdasarkan data yang dicantumkan dalam siaran pers, alokasi subsidi energi berubah dari sekitar Rp272,95 triliun menjadi Rp261,5 triliun atau berkurang sekitar Rp11,4 triliun.
Pada saat yang sama, anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kilogram disebut berubah dari sekitar Rp142,83 triliun menjadi Rp131,39 triliun. Rencana volume BBM bersubsidi juga berubah dari sekitar 20,09 juta kiloliter menjadi 19,56 juta kiloliter.
Pemerintah pusat dan daerah diminta menjelaskan konsekuensi perubahan kebijakan tersebut kepada masyarakat, khususnya potensi dampaknya terhadap daerah.
“Jangan sampai masyarakat daerah hanya menjadi penerima dampak kebijakan nasional tanpa memperoleh penjelasan dan perlindungan yang memadai,” tegas Akhmad.
Sebagai tindak lanjut, Partai Buruh Exco Sulawesi Selatan bersama sejumlah organisasi buruh, petani, pedagang, perempuan, dan mahasiswa akan menggelar aksi pada Kamis, 17 September 2026.
Aksi direncanakan berlangsung di tiga lokasi, yakni Kantor Pertamina, Kantor Wali Kota Makassar, dan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Sejumlah organisasi yang disebut akan bergabung antara lain KPBI, KSPI, FSPMI, KSBSI, KPRM, GSBN, FSBPI, dan Suara Marsinah.
Aksi tersebut mengangkat isu “Pemerintah Daerah Menyikapi Krisis Energi dan Sikap atas Kebutuhan BBM, Gas dan Listrik di Sulawesi Selatan”.
“Rakyat membutuhkan kepastian atas ketersediaan BBM, gas elpiji, dan listrik, distribusi yang adil, kebijakan yang transparan, serta pemerintah yang bertanggung jawab,” pungkas Akhmad.