SULAWESI SELATAN||bimakita.com — Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) memperingati hari lahir ke-10 secara nasional, Sabtu (12/9/2026). Momentum satu dekade tersebut menjadi ajang refleksi sekaligus penguatan persatuan buruh dan gerakan rakyat di Sulawesi Selatan.
Mengusung tema “Merawat Persatuan dan Memperhebat Perjuangan Kelas Pekerja”, peringatan Harlah KPBI dilaksanakan di berbagai wilayah dengan beragam kegiatan, mulai dari diskusi, kegiatan kreatif, hingga aksi massa.
Di Jakarta dan wilayah sekitarnya, KPBI menyelenggarakan Kopdar Bapor sebagai ruang untuk merawat ingatan terhadap perjalanan organisasi dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan kelas pekerja.
Ketua KPBI Sulawesi Selatan, Sartono Laodemutu, A.Md., S.H., mengatakan usia satu dekade menjadi bukti bahwa KPBI terus berkembang sebagai organisasi yang konsisten memperjuangkan kepentingan buruh.
“Seluruh pengurus dan anggota KPBI secara nasional ikut merayakan Harlah ke-10. Namun, ini bukan sekadar perayaan seremonial. Momentum ini harus menjadi ruang refleksi untuk mempertegas keberpihakan terhadap perjuangan kelas pekerja,” ujar Sartono yang akrab disapa Bung Tono.
Menurutnya, perkembangan KPBI selama sepuluh tahun terakhir menjadi modal penting untuk memperkuat gerakan buruh dan membangun persatuan dengan berbagai elemen rakyat.
“Harus diakui bahwa KPBI merupakan serikat pekerja yang perkembangannya luar biasa. Persatuan ini harus terus dirawat agar perjuangan buruh semakin kuat dan mampu menjawab berbagai persoalan ketenagakerjaan,” katanya.
Dukungan juga disampaikan Koordinator KPBI Kabupaten Kepulauan Selayar, Puang Imran, yang didampingi Sekretaris KPBI Selayar, Nursalam.
Puang Imran berharap KPBI semakin berkembang di Kepulauan Selayar dan daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Ia menegaskan kesiapan jajaran KPBI Selayar untuk terus memperjuangkan nasib kaum buruh.
“Kami mengucapkan selamat Harlah ke-10 KPBI. Semoga ke depan KPBI, khususnya di Kepulauan Selayar, semakin berkembang. Kami siap memperjuangkan nasib buruh dan berharap mendapatkan dukungan dari KPBI pusat maupun KPBI Sulsel,” tegasnya.
Ia menilai Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah dengan jumlah pekerja yang besar. Karena itu, dibutuhkan organisasi buruh yang solid dan konsisten membela hak-hak pekerja.
“Kami dari KPBI Selayar akan selalu merawat persatuan kaum buruh dan tetap berada dalam satu komando KPBI pusat. Kami siap bergerak demi memperjuangkan kesejahteraan buruh,” lanjut Puang Imran.
Sementara itu, pengurus Persatuan Serikat Buruh Makassar, Arsad Arifin, mengatakan serikat buruh merupakan wadah penting untuk membangun kesadaran kelas di kalangan pekerja.
Menurut Arsad, Harlah KPBI tidak boleh dimaknai sebatas perayaan tahunan, tetapi harus menjadi momentum memperkuat perjuangan bersama di tengah ketimpangan ekonomi dan politik yang belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat.
“Harlah KPBI bukan sekadar berlalunya waktu atau perayaan rutin tahunan. Ini merupakan bagian dari perjalanan perjuangan bersama untuk membangun kembali kesadaran kelas pekerja atas situasi ketimpangan ekonomi-politik yang belum berpihak kepada kepentingan rakyat dan serikat buruh,” ungkapnya.
Arsad menilai masih banyak hak pekerja yang belum dituntaskan, baik oleh pengusaha maupun pemerintah. Oleh karena itu, persatuan politik buruh dan gerakan rakyat harus terus diperkuat.
“Harlah KPBI menjadi ruang untuk merawat dan membangun persatuan politik yang strategis, sekaligus mempertegas sikap terhadap kebijakan ekonomi-politik negara yang belum berpihak kepada kelas pekerja,” tegasnya.
Selepas peringatan Harlah ke-10, KPBI bersama organisasi aliansinya dikabarkan tengah mempersiapkan konsolidasi besar menjelang peringatan Hari Tani Nasional pada 24 September 2026.
Konsolidasi tersebut akan menyatukan kekuatan buruh dan elemen gerakan rakyat dalam menyikapi berbagai persoalan di Sulawesi Selatan, termasuk kelangkaan bahan bakar minyak dan gas elpiji yang berdampak terhadap kehidupan pekerja, petani, dan masyarakat kecil.
Memasuki usia satu dekade, KPBI Sulawesi Selatan menegaskan bahwa perjuangan buruh tidak dapat dipisahkan dari perjuangan rakyat. Persatuan dinilai menjadi kekuatan utama untuk mendorong kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.