Kabupaten Bima||bimakita.com – Krisis ketersediaan tenaga dokter di Puskesmas (PKM) Bolo memicu gelombang protes dari kalangan pemuda dan mahasiswa Kecamatan Bolo. Mereka menilai minimnya tenaga dokter telah berdampak serius terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai cerminan buruk tata kelola birokrasi sektor kesehatan di Kabupaten Bima.
 |
| Pemuda dan Mahasiswa Kecamatan Bolo usai mendatangi Puskesmas Bolo. |
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan kepada media, pemuda dan mahasiswa mendesak Pemerintah Kabupaten Bima serta Dinas Kesehatan Kabupaten Bima segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Mereka menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang tidak boleh dikorbankan akibat lemahnya manajemen sumber daya manusia.
"Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Bima dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bima segera mengambil langkah nyata. Kekurangan tenaga dokter tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena masyarakat yang menjadi korban. Negara wajib hadir menjamin pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh warga," tegas Sr Rianto salah satu pemuda Bolo.
Mereka memberikan ultimatum 1×24 jam kepada Pemerintah Kabupaten Bima untuk menyampaikan solusi yang jelas. Apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak ada langkah konkret, mereka menyatakan siap menggelar aksi lanjutan sebagai bentuk protes terhadap kondisi pelayanan kesehatan yang dinilai semakin memprihatinkan.
"Jika dalam waktu 1×24 jam tidak ada respons dan tindakan nyata, kami akan menggelar aksi sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang selama ini dirugikan akibat terganggunya pelayanan di Puskesmas Bolo," tegasnya.
Soroti Lemahnya Tata Kelola Birokrasi
Persoalan kekurangan dokter di Puskesmas Bolo dinilai tidak semata-mata sebagai persoalan teknis, melainkan juga mencerminkan lemahnya tata kelola birokrasi di bidang kesehatan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap puskesmas memiliki tenaga medis yang memadai melalui perencanaan kebutuhan, distribusi tenaga kesehatan, hingga mekanisme pengisian kekosongan secara cepat.
Apabila benar terjadi kekurangan dokter dalam waktu yang cukup lama, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas manajemen sumber daya manusia kesehatan yang dijalankan Dinas Kesehatan Kabupaten Bima. Sebab, pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan garda terdepan yang setiap hari berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pelayanan publik seharusnya mengedepankan prinsip responsivitas, efektivitas, dan akuntabilitas. Keterlambatan mengatasi kekurangan tenaga medis berpotensi menurunkan kualitas pelayanan sekaligus mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Pemuda dan mahasiswa menilai persoalan tersebut tidak boleh diselesaikan dengan pendekatan administratif semata, melainkan membutuhkan keputusan cepat agar masyarakat tidak terus menjadi pihak yang menanggung dampaknya serta pengabaian hak dasar masyarakat.
Pemerintah Dituntut Bertindak Cepat
Desakan yang disampaikan pemuda dan mahasiswa Kecamatan Bolo menjadi sinyal bahwa persoalan pelayanan kesehatan mulai memicu keresahan publik. Mereka berharap Pemerintah Kabupaten Bima tidak sekadar memberikan penjelasan, tetapi segera memastikan ketersediaan tenaga dokter sehingga pelayanan di Puskesmas Bolo kembali berjalan optimal.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Bima maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Bima belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan tersebut.