Kota Bima, NTB | bimakita.com – Ratusan tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Kota Bima diduga belum menerima pembayaran jasa pelayanan (Jaspel) selama tujuh bulan. Tunggakan yang terhitung sejak Januari hingga Juli 2026 itu kini menjadi keluhan serius di internal rumah sakit karena menyangkut hak para tenaga medis yang berada di garis depan pelayanan kesehatan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Bimakita dan dilansir dari sorotNTB, dari sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan, Selasa (22/7/2026), mengatakan sedikitnya sekitar 500 pegawai disebut terdampak belum dibayarkannya Jaspel tersebut. Mereka terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, tenaga kesehatan lainnya hingga tenaga pendukung yang berhak memperoleh jasa pelayanan.
Sumber menyebutkan, hingga memasuki akhir Juli 2026 belum ada kepastian mengenai kapan pembayaran akan direalisasikan. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di kalangan pegawai karena Jaspel merupakan salah satu komponen penghasilan yang sangat diharapkan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari.
Sudah tujuh bulan belum dibayarkan. Sampai sekarang belum ada kepastian kapan hak kami diterima," ungkap sumber tersebut.
Informasi yang berkembang di lingkungan RSUD Kota Bima menyebutkan keterlambatan pembayaran diduga berkaitan dengan persoalan Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP). Namun, alasan yang beredar dinilai masih simpang siur dan belum memberikan penjelasan utuh mengenai akar persoalan yang menyebabkan Jaspel ratusan tenaga kesehatan belum dapat dicairkan.
Belum adanya penjelasan resmi dari manajemen RSUD Kota Bima semakin memunculkan tanda tanya di kalangan pegawai. Para nakes berharap pihak manajemen menyampaikan informasi secara terbuka mengenai penyebab tunggakan tersebut, termasuk langkah penyelesaian dan jadwal pembayaran.
Mereka juga berharap Pemerintah Kota Bima memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut agar hak para tenaga kesehatan dapat segera dipenuhi. Menurut mereka, kepastian pembayaran Jaspel penting untuk menjaga motivasi kerja serta memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.
Sementara itu, saat dikonfirmasi langsung beberapa awak media di kantornya pada Kamis (24/7/2026), Humas RSUD Kota Bima, Anis Haerunisah, belum memberikan penjelasan terkait dugaan tunggakan Jaspel tersebut.
Ia hanya menyampaikan bahwa seluruh informasi dan klarifikasi resmi mengenai persoalan tersebut disampaikan melalui satu pintu oleh Direktur RSUD Kota Bima.
Untuk informasi dan klarifikasi resmi, silakan langsung ke Direktur RSUD," ujarnya singkat.
Hingga berita ini diterbitkan, Direktur RSUD Kota Bima belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab belum dibayarkannya Jaspel selama tujuh bulan, besaran nilai tunggakan, maupun kepastian waktu pencairannya. Bimakita masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak direktur guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang sesuai prinsip jurnalistik. (Red)