Jakarta||bimakita.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki potensi besar tidak hanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi petani. Gagasan tersebut disampaikan Ketua Umum Gerbang Tani PKB, Dr. Idham Arsyad, M.Si., melalui siaran pers yang diterima redaksi Bimakita.com pada Senin (27/7/2026).
 |
| Dr. Idham Arsyad, M.Si., Ketua Umum Gerbang Tani PKB |
Dalam pernyataan tertulisnya, Idham mendorong pemerintah mengembangkan skema contract farming antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kelompok tani, peternak, pembudidaya ikan, koperasi, serta kelembagaan ekonomi petani di wilayah sekitar SPPG.
Menurutnya, Program MBG yang menjadi salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto merupakan investasi besar untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, manfaat program tersebut dinilai dapat diperluas apabila kebutuhan pangan SPPG dihubungkan langsung dengan produksi petani lokal.
"Anak-anak mendapatkan makanan bergizi, petani mendapatkan kepastian pasar, desa mendapatkan perputaran ekonomi, dan negara semakin kuat kemandirian pangannya. Satu program strategis dapat menghasilkan beberapa manfaat sekaligus," ujar Idham dalam siaran pers yang diterima Bimakita.com.
Ia menjelaskan, kebutuhan beras, telur, ayam, ikan, sayuran, buah-buahan, serta berbagai komoditas pangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan SPPG sesungguhnya menciptakan pasar yang besar dan berkelanjutan bagi petani. Selama ini, persoalan mendasar yang dihadapi petani bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memperoleh kepastian pasar bagi hasil panennya.
Karena itu, Gerbang Tani memandang skema contract farming menjadi solusi untuk mempertemukan kebutuhan pasokan pangan SPPG dengan kapasitas produksi petani.
"Di sinilah peluang besarnya. Kebutuhan pangan MBG dapat dipertemukan dengan kebutuhan petani terhadap kepastian pasar. Negara tidak perlu menciptakan pasar baru karena pasarnya sudah tersedia melalui SPPG. Yang perlu kita bangun adalah jembatan yang menghubungkan kebutuhan SPPG dengan kapasitas produksi petani," jelasnya.
Melalui pola kemitraan tersebut, kelompok tani dan peternak memperoleh kepastian mengenai jenis komoditas, volume produksi, standar kualitas, jadwal pengiriman, hingga mekanisme harga. Sebaliknya, SPPG mendapatkan pasokan pangan yang lebih segar, terukur, dan berkelanjutan dari sentra produksi terdekat.
Selain memperpendek rantai distribusi, model tersebut juga dinilai mampu meningkatkan efisiensi logistik sekaligus membuat belanja pangan Program MBG lebih banyak berputar di tingkat lokal sehingga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat desa.
Gerbang Tani juga menilai kepastian kontrak dapat membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi petani. Dengan adanya kepastian pembeli, berbagai skema pembiayaan pemerintah maupun lembaga keuangan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), diyakini lebih mudah diakses untuk mendukung peningkatan produksi.
"Selama ini produksi, pembiayaan, pendampingan, dan pasar sering berjalan sendiri-sendiri. Contract farming dapat menyatukannya dalam satu ekosistem: petani berproduksi karena pasarnya tersedia, pembiayaan masuk karena ada kepastian pembeli, dan SPPG mendapatkan kepastian pasokan," kata Idham.
Untuk mempercepat implementasi, Gerbang Tani mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) bersama kementerian dan lembaga terkait mengembangkan proyek percontohan (pilot project) contract farming di sejumlah sentra produksi pangan. Program tersebut diawali dengan pemetaan kebutuhan pangan SPPG dan kapasitas produksi kelompok tani, peternak, pembudidaya ikan, maupun koperasi, kemudian diperkuat melalui pendampingan, penerapan standar keamanan pangan, pemanfaatan teknologi, dan akses pembiayaan.
Gerbang Tani juga mengusulkan pemberian insentif atau penghargaan kepada SPPG yang berhasil membangun kemitraan berkelanjutan dengan produsen pangan lokal sebagai upaya memperkuat rantai pasok pangan berbasis produksi rakyat.
Menurut Idham, usulan tersebut sejalan dengan agenda besar Presiden Prabowo dalam mewujudkan swasembada pangan, memperkuat ekonomi rakyat, mengentaskan kemiskinan, dan mempercepat pembangunan perdesaan.
"Ini bukan mengubah desain besar MBG, tetapi memperbesar daya ungkit kebijakan strategis Presiden. Jika daya beli negara melalui SPPG dihubungkan dengan produksi rakyat, MBG akan menjadi investasi ganda: investasi membangun generasi Indonesia yang sehat sekaligus investasi membangun petani yang lebih sejahtera dan desa yang lebih kuat," tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Idham menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari peningkatan kualitas gizi generasi muda, tetapi juga dari kemampuannya menggerakkan ekonomi rakyat melalui penguatan sektor pertanian.
"Anak Indonesia tumbuh sehat karena memperoleh pangan bergizi, dan petani Indonesia semakin sejahtera karena merekalah yang memproduksi pangan tersebut. Inilah efek pengganda MBG yang perlu kita bangun bersama," pungkasnya.