Hardiknas NTB: Gubernur Umumkan Tambahan Gaji 1.759 Guru PPPK PW Mulai September 2026 -->

Advertisement

Video Karaoke

Hardiknas NTB: Gubernur Umumkan Tambahan Gaji 1.759 Guru PPPK PW Mulai September 2026

2 Mei 2026


Mataram, NTB | bimakita.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmen pada peningkatan kualitas pendidikan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 (2/5). Fokus utama diarahkan pada pemerataan akses belajar, peningkatan kompetensi, serta kesejahteraan guru—khususnya bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW).


Dalam amanatnya pada upacara di halaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menekankan bahwa kualitas pendidikan tidak semata ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.


Kualitas pendidikan berarti dinas, kepala sekolah, dan guru mulai memikirkan agar seluruh anak memiliki akses pendidikan. Tidak boleh ada anak putus sekolah, dan kualitas bahan ajar serta guru harus terus ditingkatkan,” tegasnya.

 

Foto : Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan amanatnya pada upacara Hardiknas 2026 di halaman Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (2/5)


Salah satu poin penting dalam sambutan gubernur adalah perhatian terhadap kesejahteraan guru PPPK paruh waktu. Pemprov NTB mengalokasikan tambahan penghasilan minimal Rp500 ribu per bulan bagi 1.759 guru PPPK-PW, yang direncanakan mulai terealisasi pada September 2026.


Kebijakan ini menjadi respons atas kondisi guru PPPK-PW yang selama ini bergantung pada jumlah jam mengajar untuk memperoleh penghasilan.


Khusus untuk guru PPPK paruh waktu yang penghasilannya bergantung pada jam mengajar, kami berupaya di tengah keterbatasan fiskal untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik,” ujar gubernur.

 

Langkah tersebut dinilai sebagai upaya konkret daerah dalam meningkatkan motivasi dan stabilitas ekonomi tenaga pendidik, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas proses belajar mengajar.


Dalam momentum Hardiknas ini, gubernur juga menyampaikan lima kebijakan strategis nasional di sektor pendidikan dasar dan menengah, yaitu:

  • Revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran
  • Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru, termasuk program beasiswa
  • Penguatan pendidikan karakter berbasis budaya dan lingkungan sekolah
  • Peningkatan kualitas pembelajaran melalui literasi, numerasi, dan pendekatan STEM
  • Penyediaan layanan pendidikan yang fleksibel bagi anak putus sekolah, seperti sekolah terbuka dan pembelajaran jarak jauh


Ia menegaskan, keberhasilan pendidikan tidak bisa berdiri sendiri. Integrasi empat ekosistem—sekolah, keluarga, masyarakat, dan media—menjadi kunci dalam membangun sistem pendidikan yang adaptif dan berkelanjutan.


Pada kesempatan tersebut, Pemprov NTB juga menyerahkan penghargaan Satya Lencana Karyasatya kepada tiga tenaga pendidik sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka, yakni Siti Nurhani (SMA Negeri 5 Mataram), Kamtono (SLB Negeri 1 Mataram), dan Ahmad Quroni (SMK Negeri 1 Mataram).



Peringatan Hardiknas 2026 di NTB menegaskan arah kebijakan pendidikan daerah: peningkatan kualitas tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan guru. Kebijakan tambahan penghasilan bagi PPPK paruh waktu menjadi indikator bahwa pemerintah daerah mulai memberi perhatian serius pada kelompok tenaga pendidik yang selama ini berada pada posisi rentan secara ekonomi.


Dengan pendekatan tersebut, Pemprov NTB berharap kualitas pendidikan dapat meningkat secara merata, sekaligus memperkecil kesenjangan akses dan mutu pendidikan di daerah. (Red)