Kota Bima, NTB | bimakita.com — Fungsi pengawasan DPRD Kota Bima kembali menuai kritik. Lembaga Edukasi dan Advokasi NTB (LEAD NTB) menilai kinerja Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Bima tidak maksimal dalam mengawal isu pendidikan dan proyek pembangunan daerah. Kritik tersebut disampaikan Direktur Eksekutif LEAD NTB, Agus Mawardy, yang mendesak pimpinan dewan dan fraksi partai segera melakukan evaluasi terhadap Ketua Komisi I, Yogi Prima Ramadhan, dan Ketua Komisi III, Sukri Dahlan, karena dianggap tidak efektif menjalankan fungsi kontrol terhadap eksekutif.
Agus Mawardy menyatakan, sorotan publik terhadap berbagai persoalan di sektor pendidikan dan proyek fisik seharusnya direspons aktif oleh DPRD sebagai lembaga pengawas. Namun, menurutnya, hal itu belum terlihat dalam kinerja kedua komisi tersebut.
Kami mencermati pengawasan DPRD Kota Bima, khususnya Komisi I dan III, tidak menunjukkan kinerja efektif. Padahal isu pendidikan dan proyek pembangunan terus menjadi sorotan aktivis dan media,” tegas Agus, Kamis (29/4).
Ia menilai keberadaan pimpinan kedua komisi tidak memberikan dampak signifikan dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah daerah berjalan sesuai aturan. Bahkan, Agus menyebut fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD cenderung tidak dijalankan secara optimal.
Keberadaan Ketua Komisi I dan Komisi III sangat tidak produktif. Mereka tidak menunjukkan sikap pengawasan sebagaimana tugas dan tanggung jawab anggota dewan,” lanjutnya.
 |
| Foto : Direktur Eksekutif LEAD NTB, Agus Mawardy |
LEAD NTB secara terbuka mendesak pimpinan DPRD Kota Bima dan pimpinan fraksi partai politik untuk segera melakukan evaluasi internal. Menurut Agus, langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Kami mendesak pimpinan dewan maupun fraksi untuk mengevaluasi Ketua Komisi I dan Ketua Komisi III. Keberadaannya kami nilai sudah tidak efektif,” ujarnya.
Lebih jauh, Agus juga menyinggung kemungkinan adanya faktor kedekatan politik yang berpotensi memengaruhi profesionalitas kinerja pengawasan di DPRD Kota Bima.
Kami mempertanyakan apakah karena satu partai atau ada hubungan tertentu sehingga tidak profesional. Ini harus dijawab secara terbuka kepada publik,” katanya.
Di Kota Bima, beberapa isu strategis akhir-akhir ini seperti tata kelola pendidikan, pelaksanaan proyek infrastruktur, hingga penggunaan anggaran daerah menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Namun, minimnya respons atau sikap tegas dari DPRD dinilai memperlemah kontrol terhadap kebijakan eksekutif.
Seorang warga Kota Bima, Rahman (42), mengaku publik mulai meragukan peran DPRD sebagai wakil rakyat.
Kami berharap DPRD lebih tegas. Kalau ada masalah pendidikan atau proyek, harusnya mereka turun langsung dan bersuara. Jangan diam saja,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPRD Kota Bima, khususnya Ketua Komisi I dan Ketua Komisi III yang menjadi sorotan, belum memberikan pernyataan resmi terkait kritik yang disampaikan LEAD NTB.
Desakan evaluasi ini menambah tekanan publik terhadap DPRD Kota Bima untuk membuktikan komitmen mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Red)