Kota Bima, NTB | bimakita.com — Sorotan publik terhadap kondisi rumah nyaris roboh yang ditempati pasangan lansia Siti Mariam dan Jaharudin di Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, akhirnya memicu respons dari Pemerintah Kota Bima. Namun, di balik pernyataan singkat pejabat daerah, muncul pertanyaan besar: apakah ini awal solusi atau sekadar reaksi sesaat?
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Muhammad Fakhrunraji, angkat bicara menanggapi pemberitaan yang menyebut kondisi memprihatinkan tersebut sebagai potret nyata kemiskinan ekstrem yang luput dari perhatian.
Terima kasih atas infonya adinda, akan segera saya TL (tindak lanjuti),” ujar Sekda dalam pernyataan singkatnya, Minggu malam (22/3/2026). Saat dihubungi metromini melalui pesan singkat.
 |
| Foto : Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Muhammad Fakhrunraji, |
Pernyataan ini memang memberi secercah harapan. Namun, jika ditarik ke belakang, kisah Siti Mariam dan Jaharudin bukanlah persoalan baru. Selama puluhan tahun, mereka hidup dalam rumah yang secara kasat mata sudah tidak layak huni—bahkan berada di ambang kehancuran.
Potret Kemiskinan yang “Tak Terdata”?
Di Lingkungan Sigi RT 10 RW 03, rumah milik pasangan lansia ini berdiri dengan kondisi memprihatinkan. Kayu-kayu penyangga tampak lapuk, atap nyaris ambruk, dan struktur bangunan terlihat tidak lagi mampu menjamin keselamatan penghuninya.
Ironisnya, menurut pengakuan Siti Mariam, proses pendataan oleh aparat bukan hal baru. Berkali-kali rumah mereka difoto dan didata, namun tidak pernah berujung pada bantuan konkret.
Sudah berkali-kali rumah kami difoto, berkali-kali pula didata. Tapi hasilnya? Nol. Nama kami tidak pernah muncul di daftar bantuan bedah rumah,” ungkapnya dengan nada getir.
Baca juga :
Fakta ini mengindikasikan adanya kemungkinan masalah serius dalam sistem pendataan dan penyaluran bantuan sosial di tingkat daerah. Apakah data tidak sinkron? Ataukah ada persoalan lain yang membuat bantuan tak pernah menyentuh mereka?
Pernyataan Sekda dinilai sebagai langkah awal yang positif, namun publik menilai respons tersebut datang setelah tekanan media dan perhatian masyarakat meningkat. Hal ini memunculkan kesan bahwa mekanisme pengawasan internal belum berjalan optimal.
Dalam konteks ini, komitmen yang disampaikan Sekda harus segera diuji melalui langkah konkret: verifikasi lapangan, validasi data, hingga penyaluran bantuan yang tepat sasaran.
Program seperti bedah rumah atau bantuan sosial sejatinya dirancang untuk menjangkau kelompok rentan seperti Siti Mariam dan Jaharudin. Namun, jika kasus seperti ini masih terjadi, maka efektivitas program tersebut patut dipertanyakan.
Ujian Nyata Pemerintah Daerah
Kasus ini menjadi cermin sekaligus ujian bagi Pemerintah Kota Bima dalam memastikan program pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada tataran administratif. Risiko keselamatan yang dihadapi pasangan lansia ini bukan lagi potensi, melainkan ancaman nyata yang bisa terjadi kapan saja.
Publik kini menunggu, bukan sekadar janji tindak lanjut, tetapi bukti nyata di lapangan.
Apakah respons cepat Sekda akan berujung pada solusi konkret? Ataukah kasus ini akan kembali tenggelam seperti banyak laporan sebelumnya?
Waktu yang akan menjawab. Namun bagi Siti Mariam dan Jaharudin, waktu adalah kemewahan yang tidak mereka miliki. (Red)