Bima, NTB | bimakita.com — Bentrokan antarwarga kembali pecah di Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Rabu (18/3/2026). Insiden ini bukan peristiwa berdiri sendiri, melainkan lanjutan dari konflik yang telah memanas sejak sehari sebelumnya.
Sejumlah sumber di lapangan menyebut, eskalasi terjadi akibat kekecewaan warga terhadap penanganan kasus dugaan pengeroyokan seorang remaja asal Dusun Beringin yang dinilai lamban. Ketegangan yang tak kunjung mereda sejak Selasa (17/3) akhirnya berubah menjadi bentrokan terbuka di ruang publik.
Ratusan warga dari Dusun Beringin dilaporkan turun ke jalan dan memblokade jalur utama Woha–Belo di sekitar Terminal Tente. Mereka menggunakan bale-bale, batu, hingga membakar ban bekas. Aksi ini menyebabkan arus lalu lintas lumpuh total selama beberapa jam.
Situasi semakin tidak terkendali ketika massa bergerak menuju Mapolsek Woha untuk menuntut kejelasan proses hukum. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh kelompok warga dari Dusun Bante. Bentrokan pun pecah, ditandai aksi saling lempar batu dan kejar-kejaran di badan jalan.
Dalam insiden tersebut, satu unit Pos Pengamanan Polisi dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat lemparan massa. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi terkait jumlah korban luka maupun kerugian material secara keseluruhan.
Penelusuran lebih lanjut menunjukkan, konflik ini berakar dari dugaan pengeroyokan yang melibatkan pemuda antar dusun. Namun, lambannya respons penegakan hukum diduga menjadi pemicu utama meluasnya konflik horizontal.
Warga Dusun Beringin secara terbuka mendesak aparat kepolisian segera menetapkan pelaku dan menuntaskan kasus tersebut. Bahkan, desakan agar Kapolsek Woha, Iptu Muhktar, mundur dari jabatannya mulai menguat di tengah massa.
Upaya konfirmasi kepada pihak kepolisian belum membuahkan hasil. Kapolsek Woha belum memberikan tanggapan resmi, sementara Camat Woha juga belum dapat dihubungi.
Hingga Rabu sore, situasi di lokasi dilaporkan masih tegang. Aparat keamanan diharapkan segera mengambil langkah tegas dan terukur untuk mencegah bentrokan susulan, sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap penanganan konflik yang kini semakin meluas.