Dengan pendekatan baru yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan berorientasi pada dampak sosial, NTB mengirim sinyal kuat, menjadi business friendly bukan sekadar menarik investor, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah investasi benar-benar mengalir hingga ke akar rumput.
Mataram||bimakita.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk menjadi daerah yang ramah terhadap komunitas ekonomi dan bersahabat dengan pertumbuhan dunia usaha sebagai bagian dari upaya mendorong ekonomi berkelanjutan.
![]() |
| Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal |
Gubernur Muhammad Iqbal menyatakan, pemerintah daerah tengah mengarahkan perubahan pendekatan birokrasi menuju model corporate government agar lebih adaptif dan selaras dengan kebutuhan pelaku bisnis.
“Kami ingin menjadi pemerintah yang diurus bergaya corporative government agar tuning dan selaras dengan kalangan bisnis,” ujar Iqbal dalam kegiatan buka puasa bersama pemangku kepentingan ekonomi dan pelaku usaha di Pendopo, Senin (16/3).
Menurutnya, pemerintah tidak lagi cukup berperan sebagai regulator, tetapi harus menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Pemprov NTB membuka ruang lebih luas bagi investor serta siap menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan kebutuhan dunia usaha.
“Jika kebutuhannya revisi rencana pembangunan, maka kita akan proaktif memberikan dukungan pada investasi,” tegasnya.
Iqbal juga mengakui bahwa pada awal 2025 terdapat ketidaksinkronan antara rencana pembangunan pemerintah dengan rencana bisnis. Hal ini menjadi catatan penting yang mendorong pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap arah kebijakan ekonomi daerah.
Dalam konteks perencanaan, ia menjelaskan bahwa benchmark RPJMD sebelumnya mengacu pada target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen per September 2024. Namun realitas di lapangan menunjukkan titik awal yang berbeda, yakni kontraksi ekonomi sebesar minus 1,47 persen.
Meski demikian, NTB berhasil menutup tahun dengan pertumbuhan 3,22 persen. Dari sisi target, capaian ini memang belum menyentuh angka 6 persen yang ditetapkan, tetapi menunjukkan lonjakan signifikan sebesar 4,69 persen dalam kurun waktu satu tahun.
Dengan momentum pemulihan yang ada, Pemprov NTB kini membidik pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen pada 2026. Target ini tidak ringan, mengingat tekanan ekonomi global dan nasional masih membayangi.
“Mudah-mudahan momentum kenaikan ini bisa kita jaga bersama dengan target di atas 6 persen, meskipun kita menghadapi tantangan ekonomi global, nasional, dan daerah,” ujarnya.
Langkah NTB mendorong diri sebagai daerah ramah bisnis tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan transformasi struktural ekonomi untuk mendorong ekonomi berkelanjutan. Selama ini, struktur ekonomi NTB masih didominasi sektor primer seperti pertanian dengan produktivitas relatif rendah, serta ketergantungan pada sektor tertentu yang rentan terhadap fluktuasi global.
Melalui pendekatan business friendly dan sinergi dengan investor, pemerintah berupaya menggeser struktur ekonomi ke arah yang lebih produktif—meliputi penguatan sektor industri pengolahan, pariwisata bernilai tambah, serta pengembangan UMKM berbasis inovasi.
Namun, transformasi ini juga menghadapi tantangan serius. Tanpa kebijakan yang inklusif, percepatan investasi berisiko tidak memberikan dampak merata, terutama bagi kelompok masyarakat yang masih bergantung pada sektor tradisional.
Karena itu, keterlibatan pelaku usaha dalam forum tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ajang konsolidasi investasi, tetapi juga ruang dialog untuk merumuskan arah pembangunan ekonomi yang lebih adaptif, adil, berklanjutan dan merata.
Dengan pendekatan baru yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan berorientasi pada dampak sosial, NTB mengirim sinyal kuat, menjadi business friendly bukan sekadar menarik investor, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah investasi benar-benar mengalir hingga ke akar rumput.
Jika strategi ini berjalan konsisten, NTB berpeluang tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga menjadi contoh bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Acara buka puasa bersama yang diinisiasi Biro Ekonomi Pemprov NTB tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan ekonomi, pelaku bisnis, dan investor sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi menuju transformasi ekonomi daerah.

