Kota Bima, NTB | bimakita com – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Pemerintah Kota Bima justru menuai sorotan tajam. Insentif—yang pada praktiknya menjadi “gaji” bagi guru ngaji, bilal, dan marbot—hingga kini belum juga dibayarkan. Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: ada apa dengan pengelolaan keuangan daerah?
Keterlambatan ini bukan hal sepele. Berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya, pembayaran insentif biasanya sudah tuntas sekitar H-10 Lebaran. Namun kali ini, hingga H-1 Idulfitri, hak para pelayan keagamaan tersebut masih menggantung tanpa kepastian.
Fakta ini mengindikasikan adanya persoalan yang lebih dalam dari sekadar keterlambatan administratif. Publik mulai menyoroti dugaan lemahnya perencanaan anggaran, buruknya koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD), hingga potensi kelalaian dalam eksekusi program yang seharusnya menjadi rutinitas tahunan.
Sepanjang sejarah pemerintah kota, baru kali ini terjadi keterlambatan seperti ini. Ini bukan hanya soal telat, tapi soal ketidakmampuan mengelola,” tegas Mardiansyah, Jumat (20/3/2026). Dilansir dari Metromini
Ia menilai, pemerintah gagal menempatkan prioritas pada kelompok yang justru berperan penting dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat. Guru ngaji, bilal, dan marbot selama ini berada di garis depan pelayanan umat, namun hak mereka justru diabaikan pada momentum paling krusial.
Lebih jauh, keterlambatan ini berdampak langsung pada kondisi ekonomi para penerima. Di tengah lonjakan kebutuhan jelang Lebaran, insentif tersebut menjadi penopang utama. Ketika “gaji” itu tak kunjung cair, yang terjadi bukan sekadar kekecewaan—melainkan tekanan ekonomi nyata.
Situasi ini juga membuka ruang kritik terhadap transparansi dan akuntabilitas Pemkot Bima. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi terkait penyebab mandeknya pembayaran. Minimnya komunikasi publik semakin memperkuat kesan adanya masalah serius yang tidak diungkap ke permukaan.
Jika persoalan ini hanya dianggap sebagai “keterlambatan biasa”, maka publik berhak mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menghargai para pelayan keagamaan. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya administrasi, tetapi kepercayaan.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Bima masih belum memberikan klarifikasi resmi. Di tengah gema takbir yang segera berkumandang, para guru ngaji, bilal, dan marbot justru menanti hak mereka—yang seharusnya sudah lama dibayar.