Kota Bima, NTB | bimakita.com – Keberangkatan 25 anggota DPRD Kota Bima untuk melakukan studi komparatif dengan alasan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuai sorotan tajam. Di tengah dorongan efisiensi anggaran daerah, perjalanan dinas tersebut dinilai tidak memiliki urgensi yang jelas serta minim hasil konkret bagi masyarakat.
Direktur Eksekutif LEAD NTB, Agus Mawardy, mempertanyakan alasan di balik kegiatan yang kembali membawa para wakil rakyat keluar daerah. Menurutnya, dalam kurun waktu belum genap tiga bulan di tahun 2026, anggota DPRD Kota Bima sudah dua kali melakukan perjalanan dinas luar daerah.
Bulan lalu studi banding ke Bali, sekarang ramai-ramai lagi ke Lombok dengan alasan belajar menggenjot PAD. Kalau dalam tiga bulan sudah dua kali keluar daerah, apakah ini yang dimaksud efisiensi?” kritik Agus.
 |
| Foto : Direktur Eksekutif LEAD NTB, Agus Mawardy |
Ia menilai, kegiatan studi banding yang kerap dilakukan selama ini lebih bersifat formalitas dan cenderung menghabiskan anggaran daerah tanpa menghasilkan kebijakan atau terobosan nyata.
Berkali-kali keluar daerah, tapi kita tidak pernah melihat strategi konkret yang dihasilkan untuk meningkatkan PAD. Studi banding sudah bertahun-tahun dilakukan, tapi hasilnya nihil saja,” tegasnya.
Agus bahkan menilai bahwa di era teknologi saat ini, banyak referensi kebijakan daerah yang bisa dipelajari tanpa harus mengeluarkan biaya perjalanan yang besar.
Dengan teknologi sekarang, belajar strategi peningkatan PAD itu tidak harus selalu dengan perjalanan dinas. Kalau hanya habiskan anggaran untuk studi banding tanpa hasil nyata, itu sama saja pemborosan,” ujarnya.
Anggaran Ratusan Juta Dipertanyakan
Lebih jauh, Agus menyoroti besarnya potensi anggaran yang digunakan untuk kegiatan tersebut. Ia memperkirakan, jika satu anggota DPRD menghabiskan sekitar Rp10 juta untuk perjalanan dinas, maka total anggaran yang digunakan bisa mencapai sekitar Rp250 juta.
Bayangkan kalau Rp250 juta itu dialihkan untuk program pemberdayaan masyarakat. Berapa banyak keluarga yang bisa terbantu dibandingkan digunakan untuk perjalanan dinas,” katanya.
Ia juga mempertanyakan konsistensi anggota DPRD, khususnya mereka yang sudah menjabat dua periode, yang baru kembali mengangkat isu peningkatan PAD melalui studi banding.
Belasan kali keluar daerah selama ini, tapi baru bicara serius soal genjot PAD sekarang. Ini yang membuat publik bertanya-tanya,” ungkapnya.
Publik Berhak Tahu Hasilnya
Menurut Agus, persoalan utama bukan sekadar perjalanan dinas itu sendiri, melainkan transparansi dan hasil yang dibawa pulang dari kegiatan tersebut.
Ia menilai selama ini tidak ada laporan terbuka kepada publik mengenai apa saja yang dipelajari, kebijakan apa yang akan diadopsi, serta bagaimana implementasinya di Kota Bima.
Pertanyaannya sederhana, apa yang berubah setelah mereka pulang? Apakah keadaan Kota Bima menjadi lebih baik? Kalau tidak ada hasil yang jelas, wajar kalau publik menilai ini hanya rutinitas administratif,” katanya.
Ia juga menyinggung sejumlah persoalan daerah yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari para legislator, salah satunya masalah ternak liar yang masih menjadi keluhan masyarakat.
Persoalan ternak liar saja tidak terdengar suaranya dari DPRD, tapi untuk studi banding mereka sangat aktif,” sindirnya.
Momentum Evaluasi Penggunaan Anggaran
Agus menegaskan bahwa di tengah dorongan efisiensi anggaran, semua lembaga pemerintah, termasuk legislatif, seharusnya lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran publik.
Menurutnya, setiap perjalanan dinas harus memiliki tujuan yang jelas, manfaat yang terukur, serta tindak lanjut yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kalau memang perjalanan dinas itu mendesak dan penting, maka harus ada laporan terbuka tentang tujuan, hasil, dan implementasinya. Publik berhak mengetahui manfaat yang dibawa pulang oleh wakil rakyat mereka,” tegasnya.
Ia berharap momentum efisiensi anggaran saat ini dapat menjadi refleksi bagi DPRD Kota Bima agar setiap penggunaan anggaran benar-benar efektif, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah.
Pertanyaannya sekarang, seberapa mendesak perjalanan itu dilakukan, dan apa hasil konkret yang bisa dirasakan masyarakat? Itu yang perlu dijawab secara terbuka,” pungkasnya.