Mataram, NTB | Bimakita.com – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan vonis satu tahun penjara terhadap Ico Rahmawati, mantan Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dalam perkara korupsi pemerasan dan pungutan liar (pungli) dana Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil (TKGDT).
Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp50 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan pengganti selama satu bulan.
Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bima yang sebelumnya meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan.
Berdasarkan informasi yang dipublikasikan pada 12 November 2026, putusan dibacakan dalam persidangan yang berlangsung pekan sebelumnya. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum.
Perkara Berlangsung Sejak 2019 hingga 2025
Kasus ini bukan sekadar persoalan administrasi pencairan tunjangan. Berdasarkan hasil penyidikan Polda NTB, praktik pungutan terhadap guru penerima TKGDT diduga berlangsung selama enam tahun, mulai 2019 hingga 2025.
Dalam proses penyidikan, polisi mengungkapkan nilai pungutan yang terkumpul mencapai sekitar Rp276,03 juta. Besaran uang yang diminta dari para guru berkisar Rp250 ribu hingga Rp1 juta setiap triwulan.
Baca juga :
- Enam Tahun Diduga Peras dan Potong Tunjangan Guru Di Tambora, IR Oknum Pejabat Dikbudpora Bima Diciduk Polda NTB
- Kasus Dugaan Pungli Tunjangan Guru di Bima, Ico Rahmawati Dituntut 18 Bulan Penjara!
Penyidik juga menyebut para guru menyerahkan uang tersebut karena merasa tertekan dan khawatir tidak lagi mendapatkan pencairan tunjangan pada tahap berikutnya.
Dalam penanganan perkara, polisi memeriksa 24 saksi dan mengamankan 49 barang bukti, termasuk rekening yang diduga digunakan untuk menampung uang pungutan.
Jaksa Tuntut 18 Bulan Penjara
Sebelum putusan dibacakan, JPU Kejaksaan Negeri Bima menilai Ico Rahmawati terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua.
Jaksa menggunakan ketentuan Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023.
Atas dasar tersebut, jaksa meminta hukuman penjara selama 18 bulan dan denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan. Namun, majelis hakim akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama 12 bulan dengan denda Rp50 juta subsider satu bulan kurungan. (Red)