LOMBOK UTARA||bimakita.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan langkah darurat untuk mengatasi gangguan suplai air bersih di Gili Trawangan dan kawasan sekitarnya. Jaringan air ditargetkan kembali beroperasi dalam satu hingga dua hari ke depan.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, pemerintah sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait untuk memulihkan suplai air. Langkah tersebut dilakukan sembari menyelesaikan persoalan hukum dan regulasi yang melatarbelakangi terhentinya layanan.
Pernyataan itu disampaikan Iqbal saat mengunjungi Gili Meno bersama Putri Mahkota Swedia Victoria Ingrid Alice Désirée di Kabupaten Lombok Utara, Minggu (6/9/2026).
Iqbal mengakui persoalan tersebut tidak sederhana karena bersinggungan dengan aspek lingkungan dan proses hukum. Namun, pemerintah tetap harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan aktivitas pariwisata dapat berlangsung.
“Dua hari lalu saya sudah berbicara langsung dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan situasi kedaruratan ini. Suplai air harus tetap berjalan karena menyangkut kehidupan masyarakat, pelayanan publik, dan keberlangsungan sektor pariwisata,” ujar Iqbal.
Pemprov NTB telah meminta ruang diskresi agar suplai air melalui jaringan yang tersedia dapat kembali dialirkan untuk sementara waktu. Opsi tersebut disiapkan sebagai solusi transisi selama penyelesaian persoalan hukum dan regulasi dilakukan sesuai ketentuan.
Menurut Iqbal, Menteri Lingkungan Hidup telah menyatakan komitmen untuk membantu mencarikan jalan keluar. Pemprov NTB selanjutnya akan menindaklanjuti komunikasi tersebut melalui koordinasi dan surat resmi antarlembaga.
“Kami akan segera mencarikan jalan keluarnya. Kami akan berkomunikasi dengan pihak swasta dan menyelesaikan berbagai persoalan regulasi yang terkait untuk memastikan air bisa segera mengalir kembali,” katanya.
Untuk jangka pendek, Pemprov NTB menilai pengoperasian kembali jaringan air yang sudah tersedia sebagai pilihan paling memungkinkan. Namun, kebijakan tersebut bersifat sementara sampai pemerintah bersama seluruh pihak menemukan penyelesaian permanen.
Selama jaringan belum kembali beroperasi, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melakukan penyaluran air menggunakan kendaraan tangki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan.
Iqbal juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, pelaku usaha pariwisata, dan wisatawan yang terdampak gangguan tersebut.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat, pelaku pariwisata, dan para wisatawan yang terganggu. Pemerintah berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.
Menurut Iqbal, penyelesaian persoalan air bersih di kawasan Gili harus mempertemukan dua kepentingan. Pemerintah perlu menjamin kebutuhan dasar masyarakat dan keberlangsungan pariwisata, sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya air tetap mematuhi ketentuan hukum serta perlindungan lingkungan.
Koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, pihak swasta, dan pemangku kepentingan lainnya akan terus dilakukan. Solusi jangka pendek diharapkan segera berjalan, sedangkan penyelesaian permanen harus dibangun dengan menjamin kepastian hukum, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat.