Bima, NTB | bimakita.com — Persoalan sampah kembali menjadi sorotan di Kabupaten Bima. Tumpukan sampah yang berserakan di sejumlah titik sepanjang jalur Tente–Langgudu dinilai mencerminkan masih belum optimalnya penanganan kebersihan lingkungan di wilayah tersebut.
Kondisi itu mendapat perhatian pegiat lingkungan, Sudirman, yang akrab disapa Den Alex. Ia mengkritisi kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bima yang dinilai belum maksimal dalam menangani persoalan sampah, khususnya di ruang-ruang publik.
Menurut Den Alex, sampah yang dibiarkan menumpuk dan berserakan tidak dapat dianggap sebagai persoalan sepele. Selain mengganggu estetika dan kenyamanan pengguna jalan, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan dan lingkungan.
DLH sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam urusan persampahan seharusnya lebih aktif melakukan pengawasan dan penanganan di titik-titik yang menjadi lokasi pembuangan sampah,” ujarnya.
Ia berharap persoalan tersebut tidak hanya berakhir pada kegiatan pembersihan ketika muncul sorotan publik. Menurutnya, diperlukan langkah yang lebih berkelanjutan melalui pengawasan, pembersihan rutin, serta edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala DLH Kabupaten Bima, Syarifuddin H. Ndae, S.T., M.T. mengatakan bahwa persoalan sampah tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab DLH.
Saat dikonfirmasi media, Senin (24/8/2026), Syarif menegaskan bahwa pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan lingkungan di wilayah masing-masing.
Persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab DLH, tetapi desa juga harus ikut bertanggung jawab,” ujarnya.
Meski demikian, Kadis DLH memastikan kritik tersebut akan menjadi perhatian pihaknya. DLH, kata dia, akan melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi sampah di sepanjang jalur Tente–Langgudu.
Kita usahakan Rabu ke lokasi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penanganan persoalan sampah menjadi salah satu perhatian DLH. Namun, pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta ketersediaan personel yang dimiliki.
Persoalan sampah di jalur Tente–Langgudu memperlihatkan bahwa penanganan sampah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. DLH tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah desa maupun kesadaran masyarakat.
Pembersihan secara berkala memang diperlukan untuk mengatasi tumpukan sampah yang sudah ada. Namun, langkah tersebut dinilai tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan pengawasan terhadap titik pembuangan sampah liar dan upaya pencegahan.
Karena itu, diperlukan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, termasuk pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat.
Sorotan pegiat lingkungan terhadap kondisi jalur Tente–Langgudu pun menjadi momentum bagi pemerintah untuk memastikan persoalan sampah tidak sekadar ditangani setelah menjadi sorotan, tetapi melalui sistem pengelolaan yang mampu mencegah masalah serupa terus berulang. (Red)