MATARAM||bimakita.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memetakan potensi dan kompetensi aparatur sipil negara melalui Program Profiling ASN (Pro ASN) 2026. Program ini menjadi bagian dari percepatan penerapan manajemen talenta dan sistem merit di lingkungan pemerintah daerah.
Pelaksanaan Pro ASN berlangsung di UPSCPKP ASN BKN Mataram, Kamis (27/8/2026). Kegiatan dibuka oleh Kepala UPSCPKP ASN BKN Mataram Waisul Qorni bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tri Budiprayitno.
Program tersebut mengacu pada Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2026 tentang Profiling Aparatur Sipil Negara dalam rangka percepatan penerapan manajemen talenta instansi pemerintah.
Melalui profiling, pemerintah akan memperoleh gambaran mengenai potensi, kompetensi, karakteristik, dan profil setiap ASN secara objektif dan terukur. Data itu akan menjadi salah satu dasar dalam pengembangan kompetensi, perencanaan karier, mobilitas pegawai, hingga pengisian jabatan.
“Melalui pemetaan yang objektif, kita ingin memastikan setiap ASN memiliki ruang untuk berkembang dan dapat memberikan kontribusi terbaik sesuai kompetensi serta kebutuhan organisasi,” demikian pernyataan Pemprov NTB dalam kegiatan tersebut.
Pemprov NTB menilai pemetaan berbasis data diperlukan agar pengembangan karier dan penempatan ASN tidak hanya bertumpu pada kelengkapan administratif. Kapasitas, potensi, dan kesesuaian kompetensi setiap pegawai dengan kebutuhan organisasi juga harus menjadi pertimbangan utama.
“Pro ASN bukan sekadar kegiatan pemetaan aparatur, tetapi menjadi fondasi untuk menemukan talenta, mengembangkan kapasitas, serta menempatkan ASN pada posisi yang paling tepat,” kata Pemprov NTB dalam keterangannya.
Data hasil Pro ASN nantinya dapat dimanfaatkan untuk menyusun peta talenta yang lebih akurat, meningkatkan kompetensi pegawai, serta mempersiapkan kader-kader kepemimpinan birokrasi secara terencana.
Program tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Pemprov NTB untuk membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap perubahan. Penempatan aparatur berdasarkan kompetensi dinilai berpengaruh langsung terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
Pelaksanaan Pro ASN diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita serta visi pembangunan “NTB Makmur Mendunia”. Keberadaan ASN yang kompeten dan ditempatkan sesuai kapasitasnya diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah daerah.