Mataram||bimakita.com — Puluhan pemuda yang tergabung dalam DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Mataram menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jalan Langko, Kota Mataram, Kamis (13/8/2026).
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 14.00 WITA tersebut diikuti kurang lebih 50 orang. Massa datang membawa sejumlah tuntutan terkait transparansi pengelolaan anggaran olahraga di NTB, khususnya anggaran KONI NTB, pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2026, serta persoalan dana pendaftaran dalam Musyawarah ASPROV PSSI NTB.
Dalam orasinya, massa mendesak Inspektorat NTB melakukan audit investigatif dan menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran KONI NTB dan dana Porprov NTB 2026.
KNPI menilai keterbukaan penggunaan anggaran publik menjadi penting untuk memastikan dana yang dialokasikan bagi pembinaan dan penyelenggaraan olahraga benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Desak Audit KONI dan Porprov 2026
KNPI Kota Mataram meminta Inspektorat tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga menelusuri penggunaan anggaran secara menyeluruh apabila ditemukan indikasi atau informasi yang memerlukan pendalaman.
Menurut massa aksi, audit diperlukan untuk memberikan kepastian kepada publik sekaligus mencegah munculnya spekulasi mengenai tata kelola anggaran olahraga di NTB.
Transparansi tersebut dinilai semakin penting karena KONI memiliki posisi strategis dalam pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah, terlebih NTB tengah mempersiapkan diri menuju agenda-agenda olahraga besar.
Uang Pendaftaran Rp200 Juta Dipersoalkan
Selain anggaran KONI dan Porprov, KNPI Kota Mataram turut menyoroti persoalan dalam pelaksanaan Musyawarah ASPROV PSSI NTB.
Massa meminta dugaan belum dikembalikannya uang pendaftaran bakal calon Ketua ASPROV PSSI NTB dengan nilai total yang disebut mencapai Rp200 juta untuk ditelusuri dan diperjelas.
KNPI meminta pihak terkait membuka secara transparan status dana tersebut, termasuk mekanisme penerimaan, pengelolaan, serta kewajiban pengembaliannya kepada pihak yang berhak.
Namun demikian, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak-pihak terkait. Pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang dinilai penting agar persoalan tidak berhenti pada tudingan di ruang publik.
Ancam Gelar Aksi Lebih Besar
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi DPD II KNPI Kota Mataram, Lalu Zuiardi, mendesak Inspektorat NTB segera menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan massa.
“Kami minta Inspektorat NTB bergerak cepat dan transparan. Jika tuntutan dan desakan kami ini tidak segera ditindaklanjuti secara serius, kami memastikan akan kembali menggelar aksi gelombang berikutnya dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegas Lalu Zuiardi.
KNPI Kota Mataram berharap Inspektorat NTB menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan profesional. Menurut mereka, keterbukaan pemeriksaan dibutuhkan bukan hanya untuk menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan publik, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola organisasi olahraga di NTB.
Hingga berita ini turunkan, belum ada keterangan resmi dari Inspektorat NTB, KONI NTB maupun ASPROV PSSI NTB terkait tuntutan dan dugaan yang disampaikan KNPI Kota Mataram.