Kota Bima, NTB | bimakita.com – Usai memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP., melanjutkan agenda pengendalian inflasi dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Raya Amahami, Kota Bima, Sabtu (4/7/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wagub didampingi Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH. Rangkaian agenda dilanjutkan dengan peluncuran Program SAMARASA (Sahabat Masyarakat untuk Harga Stabil dan Sejahtera) sebagai inovasi TPID Kota Bima dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
Turut hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Kepala BPS Provinsi NTB, jajaran Pemerintah Provinsi NTB, unsur Forkopimda Kota Bima, kepala OPD, instansi vertikal, hingga camat dan lurah se-Kecamatan Rasanae Barat.
Sidak diawali dengan meninjau langsung sejumlah lapak pedagang di Pasar Raya Amahami. Wagub bersama rombongan memeriksa harga dan ketersediaan berbagai komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang merah, serta kebutuhan pokok lainnya.
Selain mengecek harga, rombongan juga berdialog dengan para pedagang untuk mengetahui kondisi distribusi barang, pasokan, serta persoalan yang memengaruhi fluktuasi harga di tingkat pasar.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan kondisi riil di lapangan sejalan dengan data yang dimiliki pemerintah dalam pengendalian inflasi.
Usai sidak, Wakil Gubernur bersama Wakil Wali Kota meluncurkan Program SAMARASA. Program ini dirancang sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, distributor, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta penguatan komunikasi kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu prioritas nasional yang harus diwujudkan melalui kerja nyata di lapangan, bukan sekadar menjaga angka statistik.
Menurutnya, masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari fluktuasi harga beras, cabai, bawang merah hingga persoalan distribusi LPG 3 kilogram. Karena itu, pemerintah harus hadir untuk memastikan harga tetap terkendali dan pasokan tersedia.
Sidak ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bentuk kehadiran pemerintah untuk memastikan harga, stok, dan distribusi komoditas pangan tetap terkendali serta mendengar langsung kondisi yang dihadapi pedagang maupun masyarakat," ujar Feri.
Ia menjelaskan, Program SAMARASA diharapkan mampu memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan sehingga sistem pengendalian inflasi di Kota Bima menjadi lebih responsif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Feri juga menekankan bahwa Kota Bima tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas harga. Pasokan pangan di wilayah Bima Raya sangat bergantung pada konektivitas dengan Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, hingga daerah lain di Pulau Sumbawa, sehingga koordinasi lintas daerah menjadi faktor penting dalam mengantisipasi gejolak harga.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kota Bima turut menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang selama ini menjadi mitra strategis dalam penguatan kapasitas TPID, penyediaan data, hingga berbagai program pengendalian inflasi. Apresiasi juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTB yang terus mendorong sinergi antardaerah dalam menjaga stabilitas harga.
Setelah peluncuran SAMARASA, Wagub NTB bersama rombongan melanjutkan peninjauan ke distributor pelumas kendaraan bermotor untuk melihat rantai distribusi komoditas sektor transportasi, kemudian mengunjungi Gudang Bulog guna memastikan kesiapan stok pangan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gejolak harga
Melalui rangkaian sidak pasar, peluncuran Program SAMARASA, hingga peninjauan rantai distribusi dan cadangan pangan, Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kota Bima menegaskan komitmennya memperkuat pengendalian inflasi melalui kolaborasi lintas sektor, sehingga stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga. (Red)