Kota Bima, NTB | Bimakita.com – Fasilitas toilet umum yang baru dibangun dalam proyek revitalisasi Lapangan Serasuba, Kota Bima, justru menjadi sorotan publik. Bangunan yang seharusnya dapat dimanfaatkan masyarakat itu kini ditutup menggunakan seng, sehingga tidak bisa diakses oleh pengunjung.
Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya dari masyarakat. Sejumlah pengunjung mempertanyakan alasan penutupan fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah, terlebih proyek tersebut telah melewati masa pemeliharaan oleh pihak ketiga dan tengah memasuki proses serah terima kepada Pemerintah Kota Bima.
 |
| Foto : Fasilitas toilet umum yang baru dibangun dalam proyek revitalisasi Lapangan Serasuba yang pintunya ditutupi seng |
Pantauan di lokasi menunjukkan seluruh akses menuju toilet ditutup rapat menggunakan lembaran seng. Akibatnya, pengunjung yang beraktivitas di kawasan Lapangan Serasuba tidak dapat memanfaatkan fasilitas sanitasi tersebut.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Kota Bima, Fachrurazi, ST menjelaskan bahwa penutupan dilakukan sementara karena hingga saat ini belum ada pihak yang ditunjuk untuk mengelola toilet tersebut.
Toiletnya sengaja kami tutup sementara karena belum ada pengelolanya. Waktu dibuka kemarin saja, pengunjung selesai pakai tidak dibersihkan kembali sehingga kondisinya sangat kotor. Beberapa kali kami bersihkan, tetap kembali kotor," ujarnya melalui pesan singkat kepada Bimakita.com.
Penjelasan tersebut sekaligus mengindikasikan belum adanya skema pengelolaan yang disiapkan sebelum fasilitas umum itu dibuka untuk masyarakat.
Di sisi lain, kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan pemerintah dalam memastikan keberlanjutan operasional fasilitas publik setelah pembangunan fisik selesai. Sebab, keberadaan toilet umum merupakan bagian penting dari pelayanan dasar di ruang terbuka publik yang setiap hari dikunjungi masyarakat.
Terkait proses serah terima proyek revitalisasi Lapangan Serasuba, Fahrurrozi mengatakan saat ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masih menyelesaikan administrasi Final Hand Over (FHO) atau serah terima akhir pekerjaan dari penyedia jasa kepada pemerintah.
Sementara ini PPK lagi memproses administrasi FHO atau serah terima hasil pekerjaan. Insya Allah kami juga akan mengajak pihak kejaksaan untuk ikut serta," katanya.
 |
| Foto : Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Kota Bima, Fachrurazi, ST |
Pelibatan aparat kejaksaan dalam proses FHO dinilai sebagai langkah untuk memastikan seluruh pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan kontrak sebelum aset resmi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Kondisi ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Bima agar tidak hanya berfokus pada penyelesaian pembangunan fisik, tetapi juga memastikan aspek operasional, pemeliharaan, dan pengelolaan telah disiapkan sejak awal sehingga fasilitas yang dibangun dengan anggaran publik benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. (Red)