Kota Bima, NTB | bimakita.com – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP., secara resmi membuka Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Wali Kota Bima, Jumat (3/7/2026). Forum tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan laju inflasi di seluruh wilayah NTB.
Rakor dihadiri Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, S.H., Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Sekretaris Daerah Kota Bima, pimpinan BUMN, serta seluruh anggota TPID Kota Bima.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur NTB menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bima yang menjadi tuan rumah pelaksanaan Rakor TPID tingkat Provinsi NTB.
Menurut Indah Dhamayanti Putri, pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi yang kuat antar pemerintah daerah karena tekanan harga tidak hanya terjadi di satu wilayah.
Kenaikan inflasi tidak hanya terjadi di Kota Bima, tetapi juga dialami sejumlah kabupaten dan kota di Pulau Lombok. Namun, berkat koordinasi yang baik, secara bertahap angka inflasi mulai menunjukkan tren penurunan," ujarnya.
Ia menegaskan, pengendalian inflasi tidak boleh hanya berorientasi pada angka statistik. Pemerintah juga harus memahami penyebab naik turunnya harga berbagai komoditas di lapangan agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif.
Yang terpenting adalah mengetahui faktor penyebabnya sehingga langkah intervensi yang dilakukan tepat sasaran," tegasnya.
Wagub berharap Rakor TPID mampu menghasilkan langkah-langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di Provinsi NTB.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan mengatakan Kota Bima saat ini masih menjadi salah satu daerah dengan tingkat inflasi tertinggi di Provinsi NTB. Karena itu, TPID Kota Bima terus melakukan berbagai langkah pengendalian, mulai dari operasi pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar-pasar tradisional, hingga pemantauan harga kebutuhan pokok secara berkala.
Meski demikian, menurutnya terdapat sejumlah faktor penyumbang inflasi yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah, salah satunya kenaikan harga tiket pesawat yang turut memengaruhi inflasi kelompok transportasi.
Kami berharap ada sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan seluruh pemangku kepentingan agar persoalan-persoalan yang berada di luar kewenangan daerah dapat dicarikan solusi bersama," katanya.
Berdasarkan data inflasi terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) di Provinsi NTB, Kota Bima tercatat berada pada kelompok daerah dengan inflasi tertinggi, disusul Kabupaten Sumbawa, sementara Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur mencatat tingkat inflasi yang relatif lebih rendah. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pelaksanaan Rakor TPID untuk menyusun strategi pengendalian inflasi yang lebih terintegrasi di seluruh kabupaten/kota di NTB.
Melalui forum ini, pemerintah provinsi berharap sinergi antara TPID di seluruh daerah semakin kuat sehingga upaya menjaga stabilitas harga dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. (Red)