Lombok Timur||bimakita.com – Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilaporkan belum merata hingga ke wilayah pedalaman. Hal ini terungkap dari unggahan akun Facebook Baturanta yang menyoroti kondisi di Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur NTB.
Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa puluhan siswa di SDN 4 Selaparang dan SMPN 1 Satu Atap Suela, tepatnya di Dusun Batu Tinja, Desa Selaparang, belum merasakan manfaat program MBG meski telah berjalan lebih dari satu tahun.
Akses jalan menuju wilayah tersebut yang rusak parah disebut menjadi hambatan utama distribusi makanan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kondisi ini membuat kendaraan pengangkut tidak mampu menjangkau lokasi sekolah.
Seorang guru setempat bernama Iman mengungkapkan kekecewaan yang dirasakan para siswa. Ia menyebut anak-anak sempat berharap setiap kali ada kendaraan masuk ke lingkungan sekolah.
“Anak-anak sempat senang dan berlarian saat ada mobil masuk ke lingkungan sekolah, mereka mengira bantuan MBG akhirnya datang. Ternyata itu mobil kepala sekolah. Sekarang mereka sudah jarang bertanya,” ujarnya seperti dikutip dari akun tersebut.
Menurutnya, rasa sedih semakin terasa ketika melihat sekolah lain yang lebih mudah dijangkau sudah rutin menerima distribusi MBG.
Sementara itu, Pelaksana Tugas UPTD Dikbud Kecamatan Suela, Mohamad Sakban, menjelaskan bahwa sekolah tersebut masuk kategori wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Status ini membuat skema distribusi berbeda dengan wilayah reguler.
“Sekolah itu masuk kategori MBG 3T, bukan reguler. Kami sudah mencoba komunikasi agar bisa dilayani dapur terdekat, tapi belum ada tindak lanjut,” jelasnya.
Hingga kini, belum ada kepastian kapan program MBG skema 3T akan mulai menjangkau wilayah tersebut. Kondisi ini menimbulkan ironi, di mana program yang bertujuan meningkatkan gizi anak justru belum dapat diakses oleh mereka yang berada di daerah paling membutuhkan.
Unggahan Baturanta tersebut pun menjadi sorotan, menggambarkan bahwa pemerataan program nasional masih menghadapi tantangan serius, terutama pada infrastruktur dasar seperti akses jalan.