Kota Bima, NTB | bimakita.com — Ketimpangan akses internet di wilayah pinggiran Kota Bima kembali menjadi sorotan. SMPN 12 Kota Bima Kelurahan Lelamase di kawasan terpencil mengeluhkan minimnya jaringan telekomunikasi yang dinilai menghambat proses pendidikan, terutama pelaksanaan kegiatan berbasis digital seperti OSN, ANBK, TKA, hingga ujian daring lainnya.
Kondisi tersebut disampaikan melalui sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Wali Kota Bima Arahman Abidin dan Dinas Dikpora Kota Bima yang ditulis dalam akun media sosial Facebook "Yats Al Fathan". Surat itu merupakan harapan perwakilan sekolah di wilayah pinggiran Kota Bima, termasuk guru dan siswa SMPN 12 .
Dalam surat yang bernada kritis sekaligus penuh harapan itu, menggambarkan realitas pahit yang dialami siswa di sekolah-sekolah pinggiran. Di tengah masifnya digitalisasi pendidikan, para siswa justru masih harus menempuh perjalanan hingga 15 sampai 20 kilometer hanya untuk mendapatkan akses jaringan internet agar dapat mengikuti kegiatan pendidikan secara online.
Ketika sekolah lain dapat mengikuti kegiatan online dari ruang kelas mereka, siswa-siswi kami harus meninggalkan sekolah demi mencari sinyal,” tulis perwakilan sekolah dalam surat tersebut.
Fenomena ini memperlihatkan adanya jurang ketimpangan infrastruktur pendidikan digital antara wilayah pusat kota dan daerah pinggiran. Program pendidikan berbasis online yang terus diperluas pemerintah justru dinilai belum dibarengi pemerataan akses jaringan internet.
Akibatnya, siswa dari sekolah pinggiran berada pada posisi yang tidak setara dalam mengikuti kompetisi maupun asesmen nasional.
Para guru mengungkapkan, siswa kerap menghadapi situasi penuh tekanan saat mengikuti ujian daring. Mereka takut terlambat karena harus mencari lokasi dengan sinyal stabil, khawatir jaringan tiba-tiba hilang saat ujian berlangsung, hingga cemas gagal bukan karena kemampuan akademik, tetapi karena keterbatasan fasilitas.
Tidak sedikit siswa yang harus kehujanan, kepanasan, bahkan meminjam biaya transportasi agar dapat mengikuti ujian online seperti siswa di sekolah lain.
Kami hanya sedang memperjuangkan hak anak-anak kami,” demikian isi surat tersebut.
Surat terbuka itu bukan sekadar keluhan, melainkan bentuk desakan moral agar Pemerintah Kota Bima lebih serius memperhatikan kondisi sekolah-sekolah di wilayah pinggiran.
Para guru menilai pembangunan pendidikan tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan, sementara sekolah di wilayah terluar terus berjuang sendiri menghadapi keterbatasan akses internet.
Mereka meminta pemerintah segera menghadirkan jaringan internet yang layak agar siswa tidak lagi harus meninggalkan sekolah hanya demi mencari sinyal untuk mengikuti kegiatan pendidikan.
Jangan biarkan anak-anak di ujung Kota Bima merasa bahwa mimpi mereka kalah hanya karena tempat mereka dilahirkan,” tulis mereka.
Persoalan jaringan internet di sekolah pinggiran sesungguhnya bukan isu baru. Namun hingga kini, banyak sekolah mengaku masih belum mendapatkan solusi konkret.
Di satu sisi, pemerintah terus mendorong transformasi digital pendidikan. Namun di sisi lain, sebagian sekolah masih berkutat pada persoalan mendasar: akses internet yang tidak stabil.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai kesiapan infrastruktur pendidikan digital di daerah, khususnya bagi sekolah-sekolah yang berada jauh dari pusat kota.
Jika tidak segera diatasi, keterbatasan akses jaringan dikhawatirkan akan memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antara siswa di pusat kota dan wilayah pinggiran.
Bagi para guru di sekolah-sekolah kecil itu, perjuangan mereka sederhana: memastikan anak-anak di ujung Kota Bima memiliki kesempatan yang sama untuk bermimpi dan berprestasi. (Red)