Dompu, NTB | bimakita.com – Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Dompu dan Kantor Bupati Dompu, Senin (11/5/2026). Massa mendesak pemerintah daerah segera memberikan kepastian status kerja dan peningkatan kesejahteraan bagi PPPK yang selama ini dinilai berada dalam ketidakjelasan.
Aksi yang didominasi tenaga guru dan teknis itu berlangsung sejak pagi hari. Massa membawa berbagai poster tuntutan dan bergantian menyampaikan orasi. Mereka menilai pemerintah belum memberikan solusi konkret terhadap nasib PPPK paruh waktu yang hingga kini masih menerima penghasilan jauh dari harapan.
Dalam aksinya, massa menuntut pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu sesuai kompetensi dan hasil kinerja. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah daerah menjamin kesejahteraan pegawai dengan standar gaji minimal setara UMK/UMR Kabupaten Dompu.
Aksi demonstrasi mendapat pengawalan ketat dari personel Polres Dompu dan Satpol PP guna memastikan situasi tetap kondusif. Meski berlangsung dalam tensi tinggi, aksi tetap berjalan tertib dan damai.
Sekitar pukul 12.40 WITA, perwakilan massa akhirnya diterima langsung oleh Bupati Dompu, Bambang Firdaus, bersama Ketua DPRD Dompu, Muttakun, sejumlah anggota dewan, Plt Kepala BKD Dompu, serta Kepala Dikpora Dompu dalam forum dialog terbuka.
Dalam pertemuan itu, Ketua GTKN Kabupaten Dompu, Sahbudin, menegaskan bahwa para PPPK paruh waktu membutuhkan kepastian arah kebijakan dari pemerintah daerah. Menurutnya, selama ini ribuan tenaga PPPK bekerja menjalankan tugas pelayanan publik, namun belum memperoleh jaminan kesejahteraan yang layak.
Kami meminta kepada Bupati agar PPPK Paruh Waktu dapat dialihkan menjadi PPPK Penuh Waktu sesuai kompetensi dan nilai kinerja. Selain itu, kami juga berharap gaji yang diterima minimal setara UMK Kabupaten Dompu,” tegas Sahbudin di hadapan pemerintah daerah.
Pernyataan serupa juga disampaikan perwakilan PPPK lainnya, Khaerul Imam. Ia meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi para pegawai yang selama ini tetap bekerja maksimal meski berada dalam keterbatasan penghasilan dan status kerja yang belum pasti.
Gelombang tuntutan PPPK paruh waktu di Dompu dinilai menjadi sinyal kuat meningkatnya tekanan terhadap pemerintah daerah terkait persoalan tenaga non-ASN dan PPPK di daerah. Terlebih, isu kesejahteraan dan pengangkatan PPPK penuh waktu kini menjadi perhatian serius di berbagai wilayah.
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Dompu Bambang Firdaus menyatakan pemerintah daerah akan mempelajari seluruh aspirasi yang disampaikan massa aksi. Namun, menurutnya, setiap kebijakan harus tetap mengacu pada regulasi yang berlaku dan kemampuan fiskal daerah.
Semua tuntutan tentu akan kami pelajari. Namun, setiap kebijakan harus berlandaskan aturan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi anggaran daerah,” ujar Bambang.
Meski belum menghasilkan keputusan final, dialog tersebut menjadi titik awal harapan bagi PPPK paruh waktu di Kabupaten Dompu. Massa berharap pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada janji dan kajian, tetapi segera mengambil langkah konkret terkait status kepegawaian dan kesejahteraan mereka. (Red)