Bima, NTB | bimakita.com – Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bima Tahun 2027, Kamis (9/4/2026), di Aula Masjid Agung Kabupaten Bima. Forum ini dihadiri unsur DPRD, perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, serta para camat dan kepala desa, dengan fokus pembahasan arah pembangunan daerah tahun 2027.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
Musrenbang merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah,” ujarnya
 |
| Foto : Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy |
Ia menjelaskan, Musrenbang menjadi instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan karena melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan data, ide, serta aspirasi masyarakat. Hal tersebut dinilai krusial untuk menghasilkan perencanaan yang terukur dan partisipatif.
Tema Musrenbang tahun ini adalah “Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan sebagai Pondasi Penguatan Pembangunan Manusia Bima dan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan.” Forum ini turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima Muhammad Erwin, S.IP., M.IP, bersama jajaran pejabat daerah lainnya.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menyampaikan bahwa arah pembangunan Kabupaten Bima ke depan akan difokuskan pada tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Fokus utama pembangunan diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam menghadapi tantangan pembangunan. Menurutnya, birokrat harus memiliki kemampuan membaca, menganalisis, merumuskan, serta menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan secara efektif.
Dalam forum tersebut, juga dilakukan penyerahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bima kepada Wakil Bupati sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang bersifat partisipatif. (Red)