Kota Bima, NTB | Bimakita.com – Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, meninjau langsung progres pembangunan dan kesiapan layanan RSUD Kota Bima, Jumat (27/2/2026).
Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan fisik, pengadaan alat kesehatan, serta pemenuhan sumber daya manusia (SDM) berjalan sesuai standar peningkatan kelas rumah sakit. Pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen mempercepat penguatan RSUD Kota Bima sebagai pusat rujukan wilayah timur NTB.
Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan strategis peningkatan akses dan kualitas pelayanan rujukan di Pulau Sumbawa, termasuk peningkatan kelas RSUD H.L. Manambai Abdul Kadir menjadi Tipe B, sesuai regulasi Kementerian Kesehatan.
Verifikasi Lapangan dan Standar Layanan
Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kunjungannya bertujuan melakukan verifikasi langsung atas laporan progres pembangunan yang diterimanya.
Penting bagi kami memastikan di lapangan bahwa pembangunan dan kesiapan layanan benar-benar sesuai standar. Rumah sakit ini harus berfungsi optimal dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan, dengan penguatan sarana, peralatan medis, serta peningkatan kapasitas SDM kesehatan, masyarakat Pulau Sumbawa—khususnya Dompu dan Bima—diharapkan tidak lagi harus dirujuk ke Mataram untuk layanan spesialistik tertentu.
Komitmen Daerah Perkuat Sistem Rujukan
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat. Menurutnya, penguatan RSUD Kota Bima sejalan dengan langkah Pemprov NTB dalam menata sistem rujukan regional yang lebih merata antara Lombok dan Sumbawa.
Selama ini beban layanan spesialistik masih terkonsentrasi di Lombok. Kita ingin menghadirkan keadilan akses kesehatan bagi masyarakat Pulau Sumbawa,” tegasnya.
Penguatan ini juga merupakan bagian dari realisasi komitmen politik pasangan Iqbal–Dinda saat masa kampanye, yang menjanjikan pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.
Ketimpangan Layanan dan Beban Penyakit NTB
Secara struktural, NTB menghadapi beban penyakit yang tinggi. Penyebab utama kematian prematur di antaranya kanker, stroke, dan tuberkulosis. Penyakit tidak menular dan stunting juga masih mendominasi beban disabilitas.
Dengan jumlah penduduk sekitar 5,66 juta jiwa, kerugian ekonomi akibat penyakit di NTB diperkirakan mencapai Rp18–25 triliun per tahun. Selama ini, layanan lanjutan seperti cathlab (intervensi jantung), kemoterapi, patologi anatomi, hemodialisis, dan neurointervensi masih terpusat di Mataram.
Kondisi tersebut menyebabkan pasien dari Sumbawa harus menempuh perjalanan laut dan darat ratusan kilometer dalam kondisi sakit, yang berdampak pada risiko medis dan beban biaya keluarga.
Peningkatan Kapasitas RSUD Kota Bima
Sebelum peningkatan, RSUD Kota Bima memiliki 98 tempat tidur dengan 7 poliklinik rawat jalan serta layanan ICU dan NICU terbatas. Rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk dinilai belum ideal.
Pasca penguatan, kapasitas ditargetkan meningkat menjadi sekitar 230 tempat tidur dengan 14 poliklinik rawat jalan, ICU, NICU, ICVCU, instalasi bedah sentral, laboratorium lengkap, serta IGD modern dengan sistem zonasi.
Peralatan unggulan yang disiapkan meliputi cathlab, CT scan, mamografi, C-Arm, echocardiography, cytotoxic safety cabinet, serta unit hemodialisis.
Penguatan SDM dan Target Terukur
Pemerintah juga melengkapi tenaga spesialis, termasuk onkologi, urologi, bedah saraf, neurologi intervensi, serta anestesi dan terapi intensif.
Selain itu, fasilitas penunjang seperti PCR, immunology analyzer, blood chemical analyzer, dan electroencephalography (EEG) turut dihadirkan. Bangsal stroke dan kanker juga disiapkan untuk mendukung layanan prioritas.
Secara kebijakan, pemerintah menargetkan rasio tempat tidur mendekati 1,44 per 1.000 penduduk, tingkat keterisian tempat tidur (BOR) sekitar 75 persen, serta penurunan signifikan rujukan ke Mataram untuk kasus tertentu.
Fondasi Sistem Rujukan Mandiri
Penguatan RSUD Kota Bima dan peningkatan kelas RSUD H.L. Manambai Abdul Kadir menjadi Tipe B diharapkan menjadi fondasi sistem rujukan regional yang lebih mandiri dan efisien di Pulau Sumbawa.
Langkah ini dinilai sebagai strategi jangka panjang untuk mendekatkan layanan, mempercepat penanganan kasus kritis, serta mengurangi kerugian ekonomi akibat keterlambatan pelayanan kesehatan.
Dengan arah kebijakan yang semakin terukur, pemerintah berharap masyarakat wilayah timur NTB dapat memperoleh layanan kesehatan spesialistik tanpa harus bergantung sepenuhnya pada fasilitas di Pulau Lombok. (Red)