Lombok Barat, NTB | bimakita.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan melalui High Level Meeting (HLM) Kepala Daerah bertema Orkestrasi Pembangunan. Forum strategis ini digelar di Katamaran Hotel & Resort Senggigi, Lombok Barat, Kamis (13/2/2026).
Rapat tingkat tinggi tersebut dipimpin langsung oleh Lalu Muhamad Iqbal dan diikuti para bupati/wali kota se-NTB serta pejabat eselon II lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam arahannya, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal menegaskan bahwa HLM menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh program prioritas daerah berjalan selaras dengan agenda nasional. Menurutnya, orkestrasi pembangunan dibutuhkan agar setiap kebijakan tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dan saling menguatkan.
HLM ini momentum memastikan seluruh program unggulan daerah berjalan selaras, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sinkronisasi Program Strategis
Dalam pemaparannya, Gubernur memaparkan sejumlah progres strategis yang tengah berjalan, mulai dari penguatan sektor pendidikan, penghapusan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, tata ruang, lingkungan hidup, hingga pengembangan pariwisata berkualitas.
Di sektor pendidikan, Pemprov NTB melanjutkan Program Sekolah Rakyat yang telah berjalan sejak 2025 di beberapa daerah. Pengembangan juga disiapkan di Desa Gumantar (Lombok Utara) dan Desa Pandai (Kabupaten Bima) dengan target masing-masing hingga 1.000 siswa. Selain itu, lahan untuk pembangunan Sekolah Garuda di Lombok Timur dan Sumbawa tengah dipersiapkan.
Pada bidang ekonomi desa, tercatat sebanyak 1.166 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum di seluruh kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, 50 koperasi menjadi model berbasis potensi lokal dan 10 koperasi telah mendapatkan dukungan pembiayaan dari Bank Mandiri. Di saat bersamaan, Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah terbentuk hingga tingkat kabupaten/kota.
Gubernur menekankan, koperasi desa menjadi pilar penguatan ekonomi lokal sekaligus penopang ketahanan pangan. Pemprov juga tengah menyiapkan regulasi agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menyerap bahan baku dari Kopdes Merah Putih, guna memutus rantai distribusi panjang dan meningkatkan nilai tambah produk desa.
Akselerasi Pengentasan Kemiskinan
Dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemprov NTB mengakselerasi Program Desa Berdaya Transformatif dengan menetapkan 106 desa prioritas dan 40 desa berdaya pada 2026. Program ini didukung 144 pendamping untuk 7.250 kepala keluarga, verifikasi data DTSEN bersama BPS, serta alokasi bantuan keuangan desa dan transfer aset produktif.
Pada APBD NTB 2026, pemerintah mengalokasikan Rp450,04 miliar melalui OPD yang menjangkau 841 desa/kelurahan, dengan fokus signifikan pada desa miskin ekstrem.
Tata Ruang, Lingkungan, dan Ketahanan Pangan
Di sektor tata ruang, Gubernur mendorong percepatan sinkronisasi RTRW kabupaten/kota dengan RTRW Provinsi, termasuk penyelesaian KLHS dan koordinasi lintas sektor bersama Kementerian ATR/BPN guna menjamin kepastian ruang bagi investasi.
Sementara itu, untuk isu kehutanan dan pertambangan, Pemprov memperkuat penertiban melalui pembentukan Satgas Sumber Daya Alam yang melibatkan TNI dan Polri. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi persoalan tumpang tindih kawasan hutan, perambahan, hingga klaim hutan adat.
Dalam mendukung swasembada pangan, NTB juga mengelola ratusan daerah irigasi lintas kewenangan serta menjalankan program optimasi lahan (OPLAH) 2025 di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Pada bidang lingkungan hidup, Pemprov mengalokasikan Rp110,3 miliar dalam APBD 2026 untuk pengelolaan sampah di seluruh kabupaten/kota, disertai penguatan fasilitas yang telah dibangun sejak 2025.
Pariwisata dan Kerja Sama Regional
Sektor pariwisata diarahkan pada pengembangan pariwisata berkualitas dengan fokus pada peningkatan lama tinggal dan belanja wisatawan, penguatan NTB sebagai pusat MICE, serta pengembangan 10 kawasan destinasi pariwisata terintegrasi yang menghubungkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Pemprov NTB juga memperkuat kerja sama regional Bali–NTB–NTT pada sektor energi, perhubungan, pariwisata, perdagangan, dan perencanaan guna membangun ekosistem ekonomi kawasan timur Indonesia yang terintegrasi.
Delapan Langkah Strategis HLM
Sebagai tindak lanjut HLM, Pemprov NTB menetapkan delapan langkah strategis, meliputi:
- Penguatan Program Desa Berdaya Transformatif.
- Pembentukan Satgas Perlindungan Hutan.
- Pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
- Optimalisasi opsen pajak daerah.
- Dukungan terhadap program prioritas nasional dan provinsi.
- Penguatan kerja sama regional Bali–NTB–NTT.
- Optimalisasi peran pemerintah daerah sebagai orkestrator pembangunan dan penerapan creative financing.
- Monitoring dan evaluasi bersama antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot.
Gubernur menegaskan, keberhasilan seluruh agenda tersebut sangat bergantung pada kolaborasi erat lintas pemerintah daerah.
Semua daerah harus fokus memperkuat Kopdes Merah Putih dan menyiapkan bahan baku MBG sebagai penggerak ekonomi desa,” tegasnya.
Melalui forum HLM ini, Pemprov NTB menegaskan komitmen menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat menuju NTB Makmur Mendunia. (Adv/Red)