Bima, NTB | bimakita.com – Upaya memperluas akses pendidikan anak usia dini di Kecamatan Tambora terus dilakukan. Salah satunya melalui peresmian PAUD rintisan berupa Satuan PAUD Sejenis (SPS) Katupa yang berlangsung di Desa Katupa, Kecamatan Tambora, Jumat (6/2/2026).
Peresmian ini difasilitasi oleh Bunda PAUD Kecamatan Tambora sebagai bentuk komitmen bersama dalam menghadirkan layanan PAUD di Desa Katupa yang sebelumnya belum memiliki lembaga pendidikan anak usia dini.
Kegiatan peresmian dihadiri oleh Camat Tambora Fadillah, S.S., Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Tambora Imran Ismail, S.Pd., unsur Pemerintah Desa Katupa, Bunda PAUD Kecamatan Tambora, pengelola dan pendidik SPS Katupa, serta wali murid dan masyarakat setempat.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan sambutan dari Bunda PAUD Kecamatan Tambora dan Koordinator Wilayah Pendidikan, sebelum akhirnya dilakukan sambutan sekaligus peresmian secara resmi oleh Camat Tambora. Acara ditutup dengan doa dan penutup.
Dalam sambutannya, Camat Tambora Fadillah, S.S. menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pengelola SPS Katupa atas komitmen membuka layanan PAUD di desa tersebut. Ia menegaskan bahwa kehadiran SPS Katupa memiliki arti penting karena Desa Katupa sebelumnya merupakan satu-satunya dari tujuh desa di Kecamatan Tambora yang belum memiliki lembaga PAUD.
Dengan dibukanya SPS Katupa ini, diharapkan anak-anak usia dini di Desa Katupa dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak sebagai fondasi awal tumbuh kembang mereka,” ujar Camat Tambora.
Sementara itu, Bunda PAUD Kecamatan Tambora Miftahul Jannah, S.Pd. menegaskan bahwa pembukaan PAUD rintisan ini merupakan langkah awal yang strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini, sekaligus memperluas jangkauan layanan PAUD secara merata di wilayah Kecamatan Tambora.
Dengan diresmikannya PAUD rintisan SPS Katupa, diharapkan layanan pendidikan anak usia dini di Desa Katupa dapat berjalan secara berkelanjutan dan terus mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat. (Red)