Mataram||bimakita.com - Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang tahun 2025 menunjukkan kinerja yang semakin solid. Pertumbuhan ekonomi tercatat positif, diiringi penurunan angka kemiskinan yang menandakan membaiknya kondisi kesejahteraan masyarakat.
 |
| Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Wagub Hj. Indah Dhamayanti Puteri saat pelaksaan Panen Raya dan Peluncuran Serapan Gabah Petani di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Jumat (30/1/2026). (Foto: humas pemprov NTB). |
Kepala BPS Provinsi NTB, Dr. Drs. Wahyudin, MM, dalam keterangan persnya menyampaikan, perkembangan ekonomi Triwulan I–2025 hingga Triwulan IV–2025 dibandingkan periode yang sama tahun 2024 (c-to-c), ekonomi NTB tumbuh sebesar 3,22 persen.
Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi NTB terutama ditopang oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 76,37 persen. Capaian ini menunjukkan meningkatnya aktivitas industri dan pengolahan di wilayah NTB selama tahun 2025.
“Pertumbuhan ekonomi NTB Triwulan I-2025 s.d Triwulan IV-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 3,22 persen dibandingkan dengan Triwulan I-2024 s.d Triwulan IV-2024. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 76,37 persen,” tulis Kepala BPS Provinsi NTB, Dr. Drs. Wahyudin, MM, dalam rilisnya, Kamis (5\2\2026).
Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 4,49 persen. Kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya konsumsi masyarakat seiring membaiknya aktivitas ekonomi dan daya beli.
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat NTB juga mengalami perbaikan. Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebesar 11,38 persen. Angka ini menurun 0,40 persen poin dibandingkan Maret 2025, serta turun 0,53 persen poin dibandingkan September 2024.
Penurunan angka kemiskinan tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi mulai berdampak nyata terhadap kondisi sosial masyarakat.
Ke depan, pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan bermanfaat luas bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong sektor-sektor produktif lainnya.