Mataram, NTB | Binakita — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan pentingnya penerapan manajemen risiko di seluruh perangkat daerah untuk mencegah penyimpangan, mendeteksi persoalan sejak dini, dan memastikan program pemerintah berjalan sesuai sasaran.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Pelatihan Manajemen Risiko Tingkat Dasar dan Eksekutif di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB, Senin (19/10/2026).
Pelatihan yang berlangsung hingga 23 Oktober 2026 itu diikuti 68 peserta, terdiri atas 34 peserta tingkat eksekutif dan 34 peserta tingkat dasar dari kalangan pejabat eselon II dan III.
Menurut Indah Dhamayanti Putri, manajemen risiko tidak boleh hanya menjadi pelengkap administrasi, tetapi harus diterapkan dalam setiap tahapan pelaksanaan program pemerintah, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
Ia mengingatkan bahwa keterlambatan program, tidak tercapainya target, hingga munculnya persoalan besar sering kali terjadi karena potensi masalah tidak dikenali sejak awal.
Karena itu, pimpinan perangkat daerah diminta mengidentifikasi kelemahan program, menyiapkan langkah mitigasi, serta melakukan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tetap sesuai rencana.
Dalam praktiknya, tidak semua program berjalan sesuai rencana. Ada yang terlambat, target tidak tercapai, atau persoalan baru diketahui ketika sudah menjadi masalah besar. Karena itu, kita perlu membiasakan diri mengenali potensi masalah sejak awal—di mana letak kelemahannya dan apa mitigasinya,” tegasnya.
Perencanaan Anggaran dan Pokir DPRD Jadi Perhatian
Penguatan manajemen risiko juga diarahkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sekaligus mencegah kecurangan dalam pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran.
Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, Adrian Puspawijaya, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perbaikan tata kelola pemerintahan.
Kegiatan ini melanjutkan lokakarya di Sembalun pada Agustus 2026 serta koordinasi dengan KPK pada awal September 2026.
Adrian menyebut sejumlah area yang perlu mendapat perhatian serius, yakni perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hibah, serta pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
Area tersebut membutuhkan pengendalian yang memadai agar setiap keputusan, proses pelaksanaan, dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, manajemen risiko tidak boleh berhenti pada penyusunan daftar risiko atau dokumen mitigasi. Instrumen tersebut harus benar-benar membantu pimpinan mengambil keputusan, mencegah persoalan, memantau pelaksanaan program, dan memastikan hasil pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga menjelaskan penerapan three lines model atau model tiga lini dalam pengelolaan risiko pemerintahan.
Lini pertama adalah perangkat daerah sebagai pelaksana yang bertanggung jawab langsung mengelola risiko. Lini kedua menjalankan fungsi pemantauan dan pemberian panduan, sedangkan lini ketiga merupakan pengawasan intern yang independen oleh Inspektorat.
Kuncinya sederhana: Kenali risikonya, siapkan mitigasinya, kawal pelaksanaannya, dan pastikan hasilnya berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Adrian.
APBD 2027 Harus Tepat Waktu dan Akuntabel
Selain penguatan pengendalian program, Wakil Gubernur NTB mengingatkan pimpinan perangkat daerah agar menjaga koordinasi, membangun hubungan kerja yang sehat, dan melaksanakan evaluasi secara berkala, termasuk setiap triwulan.
Evaluasi tersebut diharapkan menjadi sarana untuk mengidentifikasi hambatan, memperbaiki pelaksanaan kegiatan, serta memastikan target pembangunan tetap berada pada jalurnya.
Indah juga menekankan pentingnya menyelesaikan proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 sesuai jadwal, dengan memperhatikan kualitas perencanaan, ketepatan alokasi anggaran, dan akuntabilitas penggunaannya.
Melalui pelatihan ini, Pemerintah Provinsi NTB mendorong agar manajemen risiko menjadi budaya kerja seluruh perangkat daerah, bukan sekadar kewajiban administratif.
Keberhasilannya diharapkan tercermin dari kemampuan pemerintah mencegah penyimpangan, memperbaiki tata kelola, menjaga akuntabilitas anggaran, dan memastikan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat menuju NTB Makmur Mendunia.
Penerapan manajemen risiko menjadi langkah penting Pemprov NTB untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mencegah persoalan sejak tahap perencanaan. Namun, efektivitasnya tidak cukup diukur dari pelatihan atau kelengkapan dokumen. Ukuran utamanya adalah penerapan pengendalian di lapangan, kemampuan mencegah penyimpangan, serta hasil program yang dapat dirasakan masyarakat.