Mataram, NTB | bimakita.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan seluruh rumah sakit milik Pemerintah Provinsi NTB harus memiliki tenaga yang mampu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Kebijakan ini ditujukan untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, setara, dan sesuai kebutuhan.
Iqbal bahkan meminta setiap rumah sakit menyiapkan minimal dua petugas yang menguasai bahasa isyarat setiap hari, setidaknya pada bagian layanan pelanggan atau customer service.
Saya minta seluruh rumah sakit yang di bawah Pemerintah Provinsi NTB harus memiliki orang yang bisa bahasa isyarat. Sekurang-kurangnya, di customer service harus ada dua orang setiap hari yang bisa berbahasa isyarat,” tegas Iqbal.
Pernyataan tersebut disampaikan saat peluncuran Program CERAH serta layanan kesehatan mata ramah anak dan penyandang disabilitas di Rumah Sakit (RS) Mata NTB, Mataram, Sabtu (17/10/2026).
Kegiatan itu dirangkaikan dengan peringatan Hari Penglihatan Sedunia 2026 atau World Sight Day, yang mengusung tema “Inclusive and Accessible Eye Care for Everyone, Everywhere” dan slogan “Mata Sehat, Masa Depan Lebih Cerah”.
Menurut Iqbal, pelayanan kesehatan yang ramah anak dan penyandang disabilitas tidak boleh hanya menjadi keunggulan satu rumah sakit. Pendekatan tersebut harus diterapkan secara luas di seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.
Ia menilai, kemampuan berkomunikasi dengan penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari aksesibilitas pelayanan publik. Tanpa dukungan petugas yang memadai, hambatan komunikasi dapat menyulitkan pasien menyampaikan keluhan, memahami informasi medis, maupun mengikuti proses pelayanan.
Karena itu, keberadaan petugas yang menguasai bahasa isyarat diharapkan menjadi langkah nyata untuk mengurangi hambatan tersebut dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga dalam memperoleh layanan kesehatan.
Dorong Pelayanan Mata hingga Wilayah Terpencil
Selain menekankan pelayanan inklusif, Gubernur NTB juga mendorong penguatan upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan cepat terhadap gangguan penglihatan.
Iqbal mengapresiasi para pendahulu yang telah membangun fondasi pelayanan kesehatan mata di NTB melalui pendirian Balai Kesehatan Mata pada 2000. Ia berharap pengembangan layanan kesehatan mata terus berlanjut hingga angka kebutaan di daerah itu dapat ditekan serendah mungkin.
Harapan kita, pada titik tertentu nanti NTB adalah salah satu provinsi yang zero blindness. Jangan sampai ada orang yang mengalami kebutaan,” ujarnya.
Komitmen memperluas akses layanan juga diwujudkan melalui rencana fasilitasi kendaraan antar-jemput bagi seluruh Sekolah Luar Biasa (SLB) di NTB mulai Januari 2027.
Kendaraan listrik tersebut direncanakan membantu siswa penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan transportasi menuju sekolah. Selain itu, kendaraan tersebut dapat difungsikan sebagai ambulans apabila dibutuhkan di lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar.
Program CERAH Perluas Jangkauan Layanan
Direktur Utama RS Mata NTB, dr. Cahya Dessy Rahmawati, mengatakan Program CERAH menjadi bagian dari upaya rumah sakit memperluas jangkauan pelayanan kesehatan mata bagi seluruh kelompok masyarakat, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, hingga lanjut usia dan penyandang disabilitas.
Kami ingin rumah sakit mata ini menjadi rumah bagi semua usia, bagi semua kalangan. Kami juga ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan mata semakin mudah diakses oleh masyarakat, baik di daerah pelosok maupun daerah terpencil,” jelasnya.
Melalui program tersebut, RS Mata NTB menjalankan skrining kesehatan mata keliling di wilayah pedalaman serta menyediakan layanan antar-jemput pasien secara gratis. Pada tahap awal, layanan antar-jemput itu difokuskan di Pulau Lombok.
Peluncuran Program CERAH juga diisi dengan penyematan selempang Duta Kesehatan Mata Sekolah oleh Gubernur bersama Ketua TP PKK NTB, Sinta M. Iqbal, peninjauan fasilitas Poli Anak, sosialisasi kesehatan mata bagi remaja, serta pemberian bingkisan kepada anak-anak pasien.
Dengan target penyediaan petugas yang mampu berbahasa isyarat di seluruh rumah sakit milik Pemprov NTB, pemerintah daerah mendorong pelayanan kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada fasilitas dan tenaga medis, tetapi juga pada kemampuan melayani masyarakat tanpa diskriminasi.
Tantangannya adalah memastikan komitmen tersebut diterapkan secara konsisten di setiap rumah sakit, sehingga penyandang disabilitas tidak lagi menghadapi hambatan komunikasi ketika membutuhkan pertolongan medis. (Red)