Pengurus dan anggota pembentuk PB FSBPI TKBM Pelabuhan Bima.
KOTA BIMA||bimakita.com — Pekerja bongkar muat di Pelabuhan Bima, Kota Bima, resmi membentuk organisasi buruh dan bergabung dalam Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) melalui Pengurus Basis FSBPI TKBM Pelabuhan Bima, Rabu malam (21/10/2026).
Pembentukan organisasi melalui konferensi tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat solidaritas dan memperjuangkan hak-hak pekerja, mulai dari upah layak, keselamatan kerja, hingga perlindungan jaminan sosial.
Acara yang berlangsung di aula pertemuan Kelurahan Tanjung, Kota Bima, tersebut juga menjadi momentum pembentukan kepengurusan dan penyusunan agenda perjuangan bersama. Dalam kegiatan itu, Ardiansyah terpilih sebagai Ketua Pengurus Basis FSBPI TKBM Pelabuhan Bima.
Pembentukan serikat ini menandai upaya para pekerja untuk membangun wadah kolektif dalam menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan. Melalui organisasi, buruh diharapkan dapat menyatukan aspirasi dan memperjuangkan perbaikan kondisi kerja secara lebih terarah.
Ardiansyah: Serikat Harus Menjadi Wadah Perjuangan Buruh
Sebagai ketua terpilih, Ardiansyah diharapkan memimpin konsolidasi anggota sekaligus mengawal agenda perjuangan organisasi, terutama terkait peningkatan upah, perlindungan keselamatan kerja, dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
“Serikat ini kita bentuk sebagai wadah perjuangan bersama. Kita ingin buruh Pelabuhan Bima memiliki kekuatan kolektif untuk memperjuangkan upah yang layak, jaminan keselamatan kerja, serta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Perjuangan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus melalui persatuan dan solidaritas seluruh pekerja,” kata Ardiansyah.
Menurut arah perjuangan yang hendak dibangun, keberadaan serikat diharapkan membuat persoalan pekerja tidak lagi disampaikan secara sendiri-sendiri, tetapi dapat dirumuskan menjadi tuntutan bersama dan diperjuangkan melalui organisasi.
“Ke depan, kita ingin membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait agar persoalan buruh dapat dibicarakan dan dicarikan penyelesaiannya. Pekerja membutuhkan upah yang layak, perlindungan ketika mengalami kecelakaan kerja, dan kepastian pemenuhan hak-haknya. Karena itu, organisasi harus hadir untuk mengawal kepentingan anggota.” Lanjutnya.
Upah Layak dan Keselamatan Kerja Jadi Perhatian
Persoalan upah dan perlindungan kerja menjadi bagian penting dari agenda perjuangan buruh Pelabuhan Bima. Aktivitas bongkar muat memiliki risiko kecelakaan tunggi yang membutuhkan penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), ketersediaan alat pelindung diri, serta perlindungan apabila pekerja mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas.
Bagi pekerja, jaminan sosial bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan bagian dari perlindungan terhadap risiko yang dapat mengancam keselamatan dan keberlangsungan ekonomi keluarga.
Karena itu, keberadaan serikat diharapkan menjadi sarana untuk mendorong dialog dan penyelesaian persoalan ketenagakerjaan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Bima.
Agenda perjuangan tersebut juga mencakup upaya membangun hubungan kerja yang lebih adil, memberikan kepastian hak, serta memastikan persoalan pekerja dapat disampaikan dan ditindaklanjuti melalui mekanisme organisasi.
Bambang Tekankan Organisasi yang Demokratis
Sementara itu, Pimpinan sidang konferensi, Bambang Dwi Prayitno menekankan pentingnya membangun organisasi buruh yang solid, demokratis, dan konsisten memperjuangkan kepentingan anggotanya.
Pembentukan serikat, dalam konteks tersebut, tidak cukup berhenti pada pembentukan dan penetapan kepengurusan saja. Organisasi perlu memiliki agenda kerja yang jelas, mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis, serta kemampuan menampung dan mengawal aspirasi pekerja.
“Pembentukan serikat buruh ini merupakan langkah penting untuk menyatukan pekerja dalam satu wadah perjuangan. Melalui organisasi, aspirasi buruh dapat dirumuskan secara bersama, kepengurusan dapat menjalankan mandat anggota, dan setiap persoalan ketenagakerjaan dapat diperjuangkan secara terorganisasi,” ujar Bambang Dwi Prayitno dalam sidang.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan demokrasi internal agar organisasi tetap berpijak pada kepentingan anggota.
“Yang paling penting, serikat harus tetap solid, demokratis, dan konsisten memperjuangkan hak serta kesejahteraan anggotanya. Kepengurusan harus menjalankan amanah anggota, sementara setiap keputusan dan agenda perjuangan perlu dibangun melalui komunikasi serta kesepakatan bersama." Tegasnya.
Penguatan organisasi menjadi penting agar setiap persoalan ketenagakerjaan dapat dirumuskan menjadi tuntutan bersama dan diperjuangkan melalui langkah-langkah yang terorganisasi.
Konsolidasi Menjadi Langkah Berikutnya
Bergabungnya pekerja Pelabuhan Bima dalam FSBPI melalui Pengurus Basis FSBPI TKBM Pelabuhan Bima menjadi titik awal konsolidasi buruh di lingkungan pelabuhan. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan pembentukan organisasi menjadi langkah konkret yang berdampak pada kondisi kerja dan kesejahteraan anggota.
Sejumlah agenda yang perlu dikawal meliputi perjuangan upah yang layak, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, penerapan standar K3, penyediaan alat pelindung diri, serta kepastian pemenuhan hak-hak pekerja dan lain-lainnya.
Semangat “Bersama untuk Bekerja, Belajar dan Berjuang” menjadi landasan gerakan yang ingin dibangun. Semangat tersebut menegaskan pentingnya persatuan, pembelajaran bersama, dan perjuangan kolektif untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan.
Ke depan, konsistensi kepengurusan, partisipasi anggota, dan kemampuan membangun dialog dengan pihak terkait akan menjadi faktor penting dalam mengawal agenda organisasi.
Bagi buruh Pelabuhan Bima, pembentukan serikat buruh bukanlah akhir perjuangan, melainkan awal membangun kekuatan kolektif demi terpenuhinya hak-hak pekerja.