Kota Bima||bimakita.com – Di saat inflasi Kota Bima menjadi yang tertinggi di Nusa Tenggara Barat (NTB), nasib buruh di Pelabuhan Bima justru semakin memprihatinkan. Harga kebutuhan pokok terus naik, namun upah buruh bongkar muat nyaris tidak bergerak selama bertahun-tahun. Akibatnya, daya beli pekerja terus menurun dan kesejahteraan mereka semakin tergerus.
 |
| Aktifitas bongkar muat jagung di pelabuhan Bima, NTB. |
Buruh bongkar muat jagung di Pelabuhan Bima mengaku hingga kini masih menerima upah sekitar Rp15.000–Rp16.000 per ton. Menurut para pekerja, besaran tersebut telah berlaku hampir tujuh tahun tanpa penyesuaian, meski biaya hidup terus meningkat akibat inflasi.
Keluhan serupa juga disampaikan buruh bongkar muat semen. Mereka mengaku hanya dibayar sekitar Rp1.000 per sak untuk pekerjaan memindahkan semen dari truk ke gudang. Upah tersebut dinilai sudah tidak sebanding dengan beban kerja yang berat, risiko keselamatan kerja, serta terus naiknya harga kebutuhan sehari-hari.
"Setiap hari harga beras, minyak goreng, cabai, listrik, transportasi, dan kebutuhan keluarga terus naik. Tapi upah kami tetap seperti bertahun-tahun lalu," ungkap Yudi salah seorang buruh.
Situasi ini semakin berat setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan Kota Bima pada Juli 2026 mencapai sekitar 4,06 persen, tertinggi di NTB. Inflasi berarti uang yang diterima buruh setiap hari semakin kehilangan daya belinya karena harga barang dan jasa terus meningkat.
Upah Nominal Tetap, Upah Riil Terus Turun
Konoondisi yang dialami buruh Pelabuhan Bima merupakan contoh nyata penurunan upah riil. Upah nominal memang tidak berubah, namun kemampuan upah tersebut untuk membeli kebutuhan hidup terus menurun akibat inflasi.
Jika upah bongkar muat jagung tetap berada pada kisaran Rp15.000–Rp16.000 per ton selama hampir tujuh tahun, sementara inflasi terjadi hampir setiap tahun, maka nilai riil upah tersebut sebenarnya telah menyusut cukup besar. Dengan kata lain, uang Rp15.000 hari ini tidak lagi memiliki daya beli yang sama seperti Rp15.000 tujuh tahun lalu.
Secara sederhana, apabila rata-rata inflasi berkisar 3–4 persen per tahun, maka dalam tujuh tahun akumulasi kenaikan harga dapat mencapai lebih dari 20 persen. Artinya, untuk mempertahankan daya beli yang sama, upah seharusnya ikut mengalami penyesuaian. Ketika penyesuaian tidak dilakukan, buruh sesungguhnya mengalami pemotongan pendapatan secara tidak langsung karena nilai uang mereka terus tergerus inflasi.
Bagi buruh semen, kondisi tersebut bahkan lebih berat. Upah Rp1.000 per sak harus dibayar dengan tenaga fisik yang besar dan risiko kerja yang tinggi. Tanpa adanya evaluasi tarif, semakin besar inflasi maka semakin kecil pula nilai riil dari setiap rupiah yang diterima pekerja.
Buruh Menanggung Beban Inflasi Sendiri
Kondisi ini menunjukkan bahwa beban inflasi tidak terbagi secara adil. Ketika harga jasa logistik, distribusi, maupun komoditas mengalami penyesuaian mengikuti kondisi pasar, buruh justru tetap menerima upah lama. Akibatnya, kelompok pekerja menjadi pihak yang paling menanggung dampak kenaikan biaya hidup.
Ekonom menilai, apabila inflasi lebih tinggi daripada pertumbuhan upah, maka kesejahteraan pekerja akan terus menurun. Daya beli melemah, konsumsi rumah tangga berkurang, dan risiko munculnya working poor atau pekerja yang tetap hidup dalam kemiskinan semakin besar.
Perlu Evaluasi Tarif dan Perlindungan Buruh
Di tengah tingginya inflasi Kota Bima, berbagai pihak menilai sudah saatnya dilakukan evaluasi terhadap standar upah buruh bongkar muat di Pelabuhan Bima. Penyesuaian tarif dinilai penting agar upah tidak semakin tertinggal dari kenaikan biaya hidup.
Selain itu, pemerintah daerah, perusahaan pengguna jasa, koperasi TKBM, dan pemangku kepentingan di sektor kepelabuhanan didorong membuka dialog mengenai sistem pengupahan yang lebih adil, transparan, dan mempertimbangkan perkembangan inflasi serta kebutuhan hidup layak pekerja.
Tanpa langkah tersebut, inflasi tidak hanya akan tercermin dalam angka statistik, tetapi akan terus dirasakan sebagai kenyataan pahit oleh ribuan buruh yang setiap hari menggerakkan roda distribusi barang di Pelabuhan Bima, namun semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sendiri.