Lombok Barat, NTB | bimakita.com - Maruarar Sirait menyatakan pemerintah pusat mengalokasikan 6.918 unit program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 2026. Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Koordinasi Forkopimda regional Nusa Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara di Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (19/5/2026). Alokasi tersebut meningkat empat kali lipat dibanding tahun 2025 yang hanya mencapai 1.610 unit.
Maruarar Sirait mengatakan peningkatan jumlah bantuan rumah layak huni itu merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat dalam memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk di wilayah perbatasan dan kawasan terluar Indonesia.
Tahun 2025, NTB memperoleh alokasi sebanyak 1.610 unit, tahun 2026 sebanyak 6.918 unit, sehingga ada kenaikan empat kali lipat dari tahun lalu,” ujar Maruarar. Dilansir dari AntaraNTB
Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Djamari Chaniago dan dihadiri Tito Karnavian tersebut, Maruarar juga mengungkapkan pemerintah menargetkan 400 ribu unit program bedah rumah secara nasional pada 2026. Jumlah itu melonjak signifikan dibanding realisasi 2025 yang berada di angka 45 ribu unit.
Jadi, kenaikannya besar sekali dari 45 ribu menjadi 400 ribu,” katanya.
Menurut dia, program BSPS tidak hanya difokuskan pada kawasan permukiman padat dan masyarakat miskin, tetapi juga diarahkan memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan. Pemerintah mengalokasikan sekitar 15 ribu unit rumah untuk kawasan kepulauan dan daerah perbatasan melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
Wilayah sasaran program tersebut meliputi kawasan perbatasan di Papua, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia, Sulawesi Tenggara dekat Filipina, hingga Kepulauan Riau.
Pemerintah ingin rumah-rumah warga di wilayah terdepan Indonesia dapat direnovasi agar lebih layak huni,” ujar Maruarar.
Selain program BSPS, Kementerian PKP bersama Kementerian Kesehatan juga menyiapkan renovasi sekitar 8 ribu rumah bagi masyarakat pengidap tuberkulosis (TBC). Pemerintah turut mengalokasikan sekitar 10 ribu unit rumah untuk mendukung program Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto.
Di sektor pembiayaan, pemerintah meningkatkan kuota rumah subsidi dari sekitar 220 ribu–290 ribu unit menjadi 350 ribu unit pada 2026. Pemerintah juga meluncurkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan bagi pelaku UMKM sektor konstruksi dan pengembang perumahan.
Melalui skema tersebut, pelaku UMKM dapat mengakses pinjaman hingga Rp20 miliar dengan subsidi bunga 5 persen. Untuk pinjaman di bawah Rp100 juta, pemerintah memberikan fasilitas tanpa agunan dengan bunga sekitar 0,5 persen per bulan atau 6 persen per tahun.
Sementara itu, Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi atas peningkatan alokasi program bedah rumah untuk NTB. Menurutnya, program tersebut dinilai dapat membantu pemerintah daerah menekan angka kemiskinan ekstrem yang masih dipengaruhi kondisi rumah tidak layak huni.
Kami mengucapkan terima kasih, karena kami masih memiliki 2 persen warga dengan kategori kemiskinan ekstrem yang sebagian besar itu dipengaruhi oleh kondisi rumah, sehingga melalui program ini membantu kita menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Iqbal juga mengapresiasi dukungan Kemendagri dalam membantu pemerintah daerah mencari alternatif pembiayaan pembangunan di tengah pengurangan dana transfer pusat ke daerah.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Henrik Lewerissa, Sherly Tjoanda, dan Emanuel Melkiades Laka Lena bersama para bupati dan wali kota dari wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara.(Red)