Mataram||bimakita.com - Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menyentuh Rp. 17.600 - Rp. 17.670 menjadi ujian serius bagi banyak daerah, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di tengah tekanan global, kenaikan harga impor, dan melambatnya daya beli masyarakat, kepemimpinan Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri kini diuji: seberapa kuat fondasi transformasi ekonomi NTB yang mulai dibangun dalam satu tahun terakhir.
 |
| Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Puteri |
Pelemahan rupiah bukan hanya soal kurs mata uang. Dampaknya langsung terasa pada harga kebutuhan pokok, biaya logistik, harga pupuk, material bangunan, hingga biaya produksi UMKM. Di daerah seperti NTB yang struktur ekonominya masih bertumpu pada sektor primer dan pertambangan, tekanan eksternal sangat mudah mengguncang stabilitas ekonomi daerah.
Namun di tengah situasi itu, NTB justru memperlihatkan tanda-tanda transformasi ekonomi yang mulai bergerak.
Dari Krisis Tambang Menuju Fondasi Ekonomi Baru
Tahun pertama pemerintahan Iqbal–Dinda tidak dimulai dalam situasi ideal. Pada Triwulan I 2025, ekonomi NTB mengalami kontraksi hingga minus 1,47 persen akibat anjloknya sektor pertambangan dan terhentinya ekspor konsentrat.
Kondisi tersebut menjadi pukulan besar karena selama bertahun-tahun ekonomi NTB terlalu bergantung pada tambang. Ketika produksi dan ekspor tambang terganggu, pertumbuhan ekonomi daerah langsung melemah.
Namun justru dari titik inilah arah transformasi mulai diuji. Pemerintah NTB mulai mendorong penguatan: hilirisasi industri, pengembangan sektor non-tambang, penguatan UMKM, industrialisasi pertanian, serta pengembangan ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif.
Hasilnya mulai terlihat pada semester kedua 2025. Smelter kembali beroperasi, industri pengolahan tumbuh tinggi, dan aktivitas ekspor kembali bergerak. Pada Triwulan IV 2025, ekonomi NTB melonjak hingga 12,49 persen secara tahunan.
Meski secara kumulatif pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2025 hanya berada di angka 3,22 persen—lebih rendah dibanding 2024 sebesar 5,3 persen—angka tersebut tetap dianggap sebagai fase pemulihan dari tekanan berat pada awal tahun.
Pelemahan Rupiah Jadi Ujian Nyata
Kini tantangan berikutnya datang dari pelemahan rupiah. Situasi ini menjadi ujian nyata apakah transformasi ekonomi NTB benar-benar mulai kokoh atau masih labil terhadap guncangan eksternal.
Jika ekonomi daerah masih terlalu bergantung pada impor bahan baku dan sektor ekstraktif, maka pelemahan rupiah akan cepat memukul: biaya produksi, harga pangan, proyek infrastruktur, hingga daya beli masyarakat.
Namun bila transformasi ekonomi berhasil berjalan, NTB memiliki peluang lebih kuat bertahan. Misalnya: sektor pertanian lokal yang diperkuat dapat mengurangi ketergantungan pangan dari luar daerah,
hilirisasi industri dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan UMKM berbasis sumber daya lokal bisa menjadi bantalan ekonomi rakyat.
Dalam konteks ini, pelemahan rupiah sesungguhnya menjadi “stress test” bagi arah kebijakan ekonomi Iqbal–Dinda.
Pertumbuhan Mulai Bergeser ke Non-Tambang
Salah satu indikator penting adalah mulai tumbuhnya sektor non-tambang. BPS NTB mencatat bahwa tanpa sektor tambang, pertumbuhan ekonomi NTB justru mencapai sekitar 7–8 persen pada beberapa periode 2025.
Artinya, struktur ekonomi NTB perlahan mulai bergerak: dari ketergantungan ekstraksi sumber daya, menuju penguatan sektor riil masyarakat.
Pertanian tetap tumbuh positif, perdagangan bergerak, dan industri pengolahan mulai menjadi motor baru pertumbuhan. Bahkan sektor industri pengolahan sempat tumbuh sangat tinggi seiring operasional smelter dan hilirisasi mineral.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB 2025 juga mengalami kenaikan menjadi 73,97. Ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi mulai diikuti peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Tantangan Besar: Pertumbuhan Harus Terasa di Dapur Rakyat
Meski angka makro menunjukkan perbaikan, tantangan terbesar pemerintah daerah adalah memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan rakyat kecil.
Sebab pelemahan rupiah tetap berpotensi memukul: harga sembako, ongkos transportasi, biaya pertanian, dan daya beli masyarakat bawah.
Jika tidak diantisipasi, pertumbuhan ekonomi hanya akan terlihat di data statistik, sementara dapur rakyat tetap kesulitan mengepul.
Karena itu, transformasi ekonomi tidak cukup hanya membangun investasi besar atau hilirisasi industri. Pemerintah NTB juga harus memastikan: inflasi pangan terkendali, petani dan nelayan terlindungi,
UMKM mendapat akses modal, serta lapangan kerja terus tumbuh. Momentum Menentukan Arah NTB.
Satu tahun terakhir menunjukkan bahwa pemerintahan Iqbal–Dinda menghadapi masa transisi ekonomi yang tidak ringan. Dari kondisi kontraksi ekonomi, NTB perlahan mampu bangkit dan menunjukkan pemulihan.
Namun pelemahan rupiah kini menjadi tantangan baru yang jauh lebih kompleks karena dampaknya langsung menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari.
Jika NTB mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat sektor non-tambang, dan memperluas ekonomi rakyat, maka transformasi ekonomi yang dibangun saat ini bisa menjadi fondasi jangka panjang.
Tetapi jika tekanan global justru membuat rakyat semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup, maka pertumbuhan ekonomi berisiko hanya menjadi angka yang tidak benar-benar hadir di dapur masyarakat.