Oleh: Adhar Malaka
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan
bahwa tiga provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi Nasional pada Triwulan
I 2026 adalah Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah. Namun
jika dielaborasi lebih dalam, ketiganya memiliki struktur pertumbuhan yang
sangat berbeda.
Maluku Utara: Tumbuh Sangat Tinggi, Tetapi
Sangat Bergantung pada Hilirisasi Tambang
Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi
tertinggi nasional sebesar 19,64 persen (year-on-year/y-on-y) pada Triwulan I
2026. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional yang berada di level 5,61
persen. (BPS Maluku Utara)
Motor utama pertumbuhan Maluku Utara berasal
dari sektor industri pengolahan berbasis hilirisasi nikel yang tumbuh mencapai
37,09 persen. Artinya, lonjakan ekonomi daerah ini terutama ditopang oleh
aktivitas smelter dan industri pengolahan mineral. (BPS Maluku Utara)
Secara nominal, PDRB Maluku Utara pada Triwulan I 2026 mencapai Rp37,06 triliun. Namun tingginya pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang relatif stagnan, berdasakan data BPS;
- 2024: 103,12 (Desember)
- 2025: 103,77 (Desember)
- 2026: 102,34 (Februari)
Data diatas menjelaskan NTP yang cenderung
datar, hal ini menunjukkan bahwa sektor rakyat, khususnya pertanian, belum
menikmati dampak pertumbuhan ekonomi secara optimal. Dengan kata lain,
pertumbuhan ekonomi Maluku Utara masih terkonsentrasi pada sektor ekstraktif
dan industri besar.
Secara struktural, ini menggambarkan bahwa
ekonomi Maluku Utara masih memiliki karakter high growth but less inclusive.
Pertumbuhan tinggi tercipta karena nilai tambah industri tambang sangat besar,
tetapi efek distribusinya ke masyarakat luas masih terbatas. Karena itu,
tantangan terbesar Maluku Utara ke depan adalah melakukan diversifikasi ekonomi
agar sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan jasa dapat ikut menopang
pertumbuhan.
Nusa Tenggara Barat: Pertumbuhan Tinggi
dengan Struktur Ekonomi yang Mulai Lebih Seimbang
NTB mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 13,64
persen (y-on-y) pada Triwulan I 2026, menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan
tertinggi kedua di Indonesia. (BPS)
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi
terjadi pada sektor industri pengolahan yang tumbuh hingga 60,25 persen. Hal
ini menunjukkan bahwa aktivitas hilirisasi dan industri berbasis sumber daya
alam masih menjadi penopang utama ekonomi daerah.
Namun berbeda dengan Maluku Utara, struktur ekonomi NTB mulai menunjukkan pola yang lebih berimbang. Selain tambang, sektor pertanian dan pariwisata juga mengalami pertumbuhan kuat dan ikut menopang aktivitas ekonomi masyarakat.
Hal ini tercermin dari perkembangan Nilai Tukar
Petani (NTP) NTB yang sangat tinggi:
- 2024: 123,31 (Desember)
- 2025: 134,14 (Desember)
- 2026: 130,31 (Februari)
NTP NTB merupakan salah satu yang tertinggi di
Indonesia. Ini menunjukkan bahwa daya beli petani relatif kuat dan sektor
pertanian tetap memiliki kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi NTB tidak sepenuhnya terkonsentrasi pada
sektor tambang.
Selain pertanian, sektor pariwisata NTB juga
terus berkembang, terutama di kawasan Lombok dan destinasi super prioritas
nasional. Kombinasi antara tambang, pertanian, dan pariwisata menciptakan
struktur ekonomi yang lebih resilien dan lebih inklusif.
Karena itu, secara fundamental, NTB mulai
bergerak menuju model ekonomi modern yang lebih berkelanjutan dan inklusif:
pertumbuhan tinggi tetap terjadi, tetapi mulai ditopang oleh lebih banyak
sektor produktif rakyat.
Sulawesi Tengah: Industri Tumbuh Cepat,
Tetapi Pertanian Belum Menjadi Penopang
Sulawesi Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi
sebesar 8,32 persen (y-on-y) pada Triwulan I 2026. Angka ini masih jauh di atas
rata-rata nasional dan menjadikan Sulawesi Tengah sebagai salah satu pusat
pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. (BPS)
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah terutama
didorong oleh sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 15,09 persen. Sama
seperti Maluku Utara, pertumbuhan ini sangat terkait dengan kawasan industri
dan pengolahan mineral berbasis nikel.
Namun jika dilihat dari indikator
kesejahteraan sektor rakyat, situasinya berbeda. NTP Sulawesi Tengah justru
mengalami penurunan cukup tajam, yakni:
- 2024: 118,37 (Desember)
- 2025: 101,89 (Desember)
- 2026: 98,34 (Februari)
Penurunan NTP menunjukkan bahwa daya beli
petani mengalami tekanan. Artinya, pertumbuhan ekonomi tinggi di Sulawesi
Tengah belum sepenuhnya diikuti peningkatan kesejahteraan sektor pertanian.
Meski demikian, Sulawesi Tengah mulai
menunjukkan perkembangan positif pada sektor pariwisata dan jasa pendukung
ekonomi daerahnya. Pariwisata perlahan mulai tumbuh sebagai sumber ekonomi
alternatif, walaupun kontribusinya masih belum sebesar sektor industri dan
tambang.
Secara keseluruhan, ekonomi Sulawesi Tengah
masih bertumpu pada industrialisasi berbasis sumber daya alam. Tantangan
utamanya adalah memperbesar kontribusi sektor pertanian dan ekonomi rakyat agar
pertumbuhan ekonomi menjadi lebih merata dan tidak terlalu bergantung pada
siklus komoditas tambang.
Ketiga provinsi sama-sama mencatat pertumbuhan
ekonomi tinggi, tetapi jelas menunjukan kualitas pertumbuhan yang berbeda.
·
Maluku Utara memiliki pertumbuhan
paling tinggi, tetapi masih sangat terkonsentrasi pada hilirisasi tambang dan
belum sepenuhnya inklusif.
·
Nusa Tenggara Barat mulai
menunjukkan struktur ekonomi yang lebih sehat karena pertumbuhan tidak hanya
ditopang tambang, tetapi juga pertanian dan pariwisata.
·
Sulawesi Tengah masih bertumpu
pada industri pengolahan mineral, sementara sektor pertanian belum menjadi
penggerak utama kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, dalam perspektif pembangunan
ekonomi, kualitas pertumbuhan jauh lebih penting dibanding sekadar tingginya
angka pertumbuhan. Daerah yang mampu memperkuat sektor produktif rakyat seperti
pertanian, pariwisata, UMKM, dan jasa akan memiliki fondasi ekonomi yang lebih
inklusif, merata, dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, kualitas pembangunan daerah
tidak dapat diukur hanya dari seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi, tetapi
dari seberapa luas pertumbuhan tersebut menciptakan kesejahteraan nyata bagi
masyarakat. Dalam konteks itu, pengalaman tiga provinsi menunjukkan bahwa
daerah yang hanya bertumpu pada ledakan sektor tambang memang mampu
menghasilkan pertumbuhan tinggi dalam waktu singkat, tetapi belum tentu mampu
memperkuat ekonomi rakyat secara merata.
Di tengah situasi tersebut, Lalu Muhamad Iqbal
(Gubernur NTB) mulai memperlihatkan arah pembangunan ekonomi NTB yang lebih
strategis dan teknokratis. Pendekatan pembangunan tidak semata berorientasi
pada penciptaan headline pertumbuhan, tetapi pada upaya membangun struktur
ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Hal ini terlihat dari mulai menguatnya sektor
pertanian dan pariwisata sebagai penopang pertumbuhan daerah, di saat sektor
tambang masih tetap memberikan kontribusi besar. Kenaikan Nilai Tukar Petani
(NTP) NTB yang tetap tinggi menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya
berputar di sektor-sektor besar, tetapi juga mulai mengalir hingga ke
masyarakat bawah dan kawasan perdesaan.
Model pembangunan seperti ini penting karena
fondasi kemakmuran daerah tidak dibangun dari pertumbuhan sesaat, melainkan
dari kemampuan memperkuat daya beli masyarakat, memperluas partisipasi ekonomi
rakyat, serta menciptakan sumber pertumbuhan baru di luar sektor ekstraktif.
Dalam perspektif kebijakan publik, pendekatan
teknokratis memiliki keunggulan karena bertumpu pada data, penguatan
fundamental ekonomi, dan pembangunan jangka panjang. Pendekatan ini mungkin
tidak selalu menghasilkan efek populis yang instan, tetapi dampaknya cenderung
lebih nyata terhadap ekonomi riil masyarakat.
Karena itu, arah pembangunan NTB saat ini
mulai menunjukkan bahwa kepemimpinan yang berbasis strategi, diversifikasi
ekonomi, dan penguatan sektor rakyat berpotensi menciptakan pertumbuhan yang
lebih berkualitas dibanding sekadar mengejar pertumbuhan tinggi yang
terkonsentrasi pada segelintir sektor. Di sinilah letak perbedaan antara
pertumbuhan ekonomi sebagai angka statistik dan pertumbuhan ekonomi sebagai
instrumen kemakmuran rakyat.

.jpeg)