Sumbawa||bimakita.com — Aliansi Perjuangan Rakyat (APR) Sumbawa yang terdiri dari Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Solidaritas Perempuan (SP), dan Barisan Masyarakat Indonesia (BMI) menggelar aksi massa di kantor Polres, Kantor Bupati, dan DPRD Kabupaten Sumbawa.
Dalam aksi tersebut, APR menyoroti berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat di Pulau Sumbawa. Mulai dari dugaan praktik penimbunan BBM subsidi, aktivitas tambang Galian C yang disebut merusak lingkungan, hingga persoalan transparansi pengelolaan APBD daerah.
Massa aksi menilai dugaan penimbunan BBM subsidi masih menjadi persoalan serius di tengah sulitnya masyarakat memperoleh bahan bakar. Salah satu yang disorot berada di wilayah Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Labuhan Badas, yang diduga menjadi titik permainan BBM subsidi demi keuntungan segelintir pihak.
“BBM subsidi seharusnya diperuntukkan bagi nelayan, petani, buruh, dan masyarakat kecil, bukan dijadikan komoditas bisnis ilegal. Ketika rakyat antre berjam-jam, ada pihak yang justru diduga mampu menimbun dalam jumlah besar,” ujar korlap aksi Sirajudin.
APR menilai kondisi tersebut memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi. Mereka mempertanyakan bagaimana praktik penimbunan dapat berlangsung tanpa adanya pihak yang mengetahui atau membiarkannya.
“Mustahil praktik seperti ini berjalang tanpa jaringan yang bermain di belakangnya. Jika dibiarkan, hukum hanya akan terlihat tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” tegas ketua umum SMI Sumbawa tersebut.
Selain persoalan BBM, massa aksi juga menyoroti maraknya aktivitas tambang Galian C yang dinilai mengancam lingkungan dan ruang hidup masyarakat. Kerusakan jalan, polusi debu, hingga terganggunya aliran sungai disebut sebagai dampak yang dirasakan langsung warga.
“Masyarakat tidak menolak pembangunan, tetapi pembangunan tidak boleh menghancurkan masa depan rakyat sendiri. Alam terus dieksploitasi atas nama investasi, sementara masyarakat hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri,” ujar peserta aksi lainnya.
APR juga menyinggung persoalan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Mereka menilai berbagai program pemerintah lebih banyak bersifat seremonial dibanding menyentuh persoalan dasar seperti kemiskinan dan pengangguran.
“Anggaran miliaran rupiah bergerak setiap tahun, tetapi rakyat masih kesulitan mendapatkan pekerjaan dan kebutuhan dasar. Transparansi tidak boleh hanya menjadi slogan politik,” tegasnya.
Dalam orasinya, massa aksi turut menyoroti banyaknya anak muda Sumbawa yang memilih merantau hingga menjadi buruh migran karena minimnya lapangan kerja di daerah sendiri. Kondisi tersebut dinilai sebagai bukti bahwa pembangunan belum mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata.
Aksi massa berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan di sejumlah titik kantor pemerintahan. APR mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas terhadap berbagai persoalan yang mereka suarakan.
“Ketika ketidakadilan terus dipelihara, maka perlawanan rakyat akan terus lahir sebagai jawaban,” tutup salah satu orator aksi.