Kota Bima | bimakita.com– Proyek penataan Lapangan Serasuba kembali menuai sorotan. Setelah keluhan keras disuarakan Pedagang Kaki Lima (PKL) akibat pemagaran kawasan sejak 2025, kini kritik datang dari ranah politik. Sekretaris DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Bima, Suherman, menilai penataan Serasuba belum berpijak pada konsep kawasan yang utuh dan berkeadilan bagi pedagang kecil.
Sejak proyek penataan Lapangan Serasuba digulirkan dengan anggaran Rp3,2 miliar pada tahun 2025, aktivitas ekonomi PKL di kawasan tersebut nyaris lumpuh. Lapangan dipagari seng, arus pengunjung terhenti, dan pedagang dipaksa berjualan di pinggir trotoar serta bahu jalan. Sejumlah PKL mengaku bangkrut akibat kondisi tersebut.
 |
| Foto : Sekretaris DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Bima, Suherman, |
Keluhan itu kini diperkuat oleh sorotan NasDem. Menurut Suherman, penataan Lapangan Serasuba seharusnya dirancang dengan pendekatan kawasan, bukan sekadar mempercantik ruang terbuka.
Penataan Serasuba harus diselaraskan dengan keberadaan Museum ASI Mbojo, Masjid Sultan Salahuddin, dan kawasan lain di sekitarnya. Semua harus saling menopang, baik untuk pendapatan daerah maupun ekonomi masyarakat,” ujar Suherman, Selasa (13/1/2026).
Ia menegaskan, aspek paling krusial yang luput dari perhatian pemerintah adalah keberadaan PKL yang menggantungkan hidupnya di kawasan tersebut.
Yang paling penting, keberadaan PKL harus dikonsepkan lebih dulu. Apa kompensasinya, apa solusinya, sebelum proyek penataan dilakukan. Jangan setelah proyek jalan, pedagang dibiarkan berjuang sendiri,” tegasnya.
Sebelumnya, salah satu PKL Lapangan Serasuba, Kaharudin, mengungkapkan bahwa janji pemerintah untuk menyelesaikan proyek dalam waktu tiga bulan tidak pernah terealisasi. Hingga kini, pagar proyek masih berdiri dengan alasan adanya lanjutan proyek tahun 2026 senilai Rp5 miliar.
Lapangan katanya sudah selesai, tapi masih dipagari. Kami jualan sepi, banyak pedagang yang tutup,” ungkapnya.
Suherman menilai kondisi ini berbahaya jika terus dibiarkan. Ia mengingatkan, pada tahun anggaran 2026 Pemkot Bima kembali menggelontorkan anggaran Rp5 miliar untuk lanjutan proyek Serasuba, tanpa kejelasan skema perlindungan PKL.
Kalau tidak disiapkan solusi alternatif sejak awal, potensi PKL di Serasuba akan tumbang satu per satu. Ini bukan hanya soal proyek, tapi soal bertambahnya pengangguran di Kota Bima,” katanya.
Tak hanya soal pemagaran, Suherman juga menyoroti polemik bantuan rombong yang dikeluhkan PKL karena diduga tidak tepat sasaran. Ia meminta agar penyaluran bantuan dari Dinas Koperindag diawasi secara ketat.
Kalau benar bantuan rombong tidak diberikan kepada PKL yang terdampak langsung proyek Serasuba, itu masalah serius. Jika ada penyalahgunaan bantuan di luar kepentingan PKL, harus ada sanksi tegas,” tandasnya.
Menurut NasDem, keberadaan PKL bukan sekadar pelengkap kawasan, melainkan bagian dari hajat hidup masyarakat Kota Bima yang harus diperlakukan secara humanis dan berkeadilan.
Kami berharap Pemkot Bima menata daerah dengan memperhatikan rakyat kecil. Jangan sampai Serasuba tampak indah, tapi meninggalkan jeritan kekecewaan dari masyarakat yang merasa didzolimi oleh sistem,” pungkas Suherman.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Bima dan Dinas Koperindag masih belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan PKL dan dugaan salah sasaran bantuan,