Bima, NTB | bimakita.com – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Bima secara tegas membantah isu yang menyebutkan fraksi tersebut pecah atau terbelah menyusul polemik penolakan penandatanganan RAPBD 2026 oleh Wakil Ketua 1 DPRD Bima, Muhammad Erwin, S.IP., M.IP. Fraksi PPP menegaskan bahwa hingga saat ini seluruh anggota fraksi tetap solid, satu komando, dan konsisten berada dalam garis kebijakan partai.
Pernyataan tegas itu disampaikan Fraksi PPP melalui Ardiwin dalam konferensi pers yang digelar di ruang kerja Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Erwin, Senin (12/1/2026).
Isu yang menyebut Fraksi PPP terpecah adalah tidak benar, menyesatkan, dan sarat kepentingan. Fraksi PPP tetap solid, satu barisan, dan satu komando di bawah kepemimpinan Ketua DPC PPP,” tegasnya
Fraksi PPP menegaskan dukungan penuh terhadap setiap keputusan politik dan kelembagaan yang diambil Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima, termasuk sikap tegas menolak penandatanganan RAPBD 2026 yang saat ini menjadi polemik dan perbincangan luas di tengah masyarakat.
Menurut Fraksi PPP, sikap tersebut merupakan bagian dari ikhtiar menjaga prinsip konstitusional, etika pemerintahan, serta komitmen partai terhadap nilai Amar Makruf Nahi Mungkar.
Luruskan Framing Video dan Isu Pertemuan
Fraksi PPP juga meluruskan framing yang berkembang di media sosial saat ini terkait beredarnya video pertemuan sejumlah anggota DPRD, salah satunya Hj. Nurhayati dari fraksi PPP dengan Bupati Bima di kediamannya. Fraksi menyayangkan adanya narasi yang diarahkan seolah-olah pertemuan tersebut merupakan agenda politis yang berkaitan dengan dinamika RAPBD 2026.
Hj. Nurhayati, memastikan bahwa video yang beredar merupakan video lama, diambil sekitar Desember 2025, dan tidak mencerminkan kondisi politik terkini.
“Video itu adalah dokumentasi lama dan hanya silaturahmi kekeluargaan, bukan pertemuan politis atau agenda resmi DPRD. Penyebaran ulang tanpa konteks yang utuh telah memicu kesalahpahaman publik,” jelas Hj. Nurhayati.
Fraksi PPP menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak bermuatan kepentingan elektoral maupun lobi politik, serta tidak berkaitan dengan sikap fraksi terhadap RAPBD 2026.
Muhammad Erwin dan Fraksi PPP mengajak seluruh pihak untuk menghentikan praktik framing yang dinilai tidak objektif dan provokatif. Menurut Fraksi PPP, dinamika politik daerah seharusnya dijalankan dengan mengedepankan etika, rasionalitas, dan kepentingan rakyat.
“Politik bukan ruang untuk membangun narasi menyesatkan. Politik harus menjadi sarana memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima,” tegas Fraksi PPP dalam pernyataan sikapnya.
Menutup pernyataan, Fraksi PPP menegaskan komitmennya untuk tetap berada di jalur konstitusional, menjaga marwah lembaga DPRD, serta memastikan setiap kebijakan daerah, termasuk pembahasan anggaran, benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Kabupaten Bima.