JAKARTA||bimakkta.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional memasuki babak baru setelah Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal sebagai tersangka. Di tengah penyidikan yang masih menelusuri pihak pemberi perintah dan kepentingan di balik operasi tersebut, Komite Politik Nasional (KompolNas) – Partai Buruh mengingatkan agar rakyat tidak menjadi korban perebutan kekuasaan antarkelompok elite.
KompolNas – Partai Buruh menilai kasus ini bukan sekadar persoalan pidana individu, melainkan mencerminkan pertarungan kepentingan politik dan ekonomi di lingkaran elite kekuasaan.
Pandangan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap bertajuk “Rakyat Bukan Tumbal Perebutan Kekuasaan Elite Oligarki, Bangun Persatuan Politik Gerakan Rakyat”, yang diterbitkan di Jakarta, 5 November 2026.
Ketua Umum KompolNas, Rivaldi Haryo Seno, melalui pernyataan sikap tersebut menegaskan bahwa konflik di lingkaran elite kekuasaan tidak boleh menjadikan rakyat sebagai korban maupun sekadar penonton.
“Kasus ini adalah tanda bahwa negara sedang menjadi arena perebutan kendali di antara kelompok-kelompok elite, sementara rakyat tetap berada di luar arena itu,” demikian pernyataan resmi KompolNas yang ditandatangani Rivaldi Haryo Seno bersama Sekretaris Jenderal Akbar Rewako.
KompolNas menyatakan menghormati asas praduga tak bersalah dan menuntut agar proses hukum berjalan secara terbuka. Namun, organisasi ini mengingatkan agar perkara penyadapan tidak dijadikan instrumen tawar-menawar politik antarelite.
Menurut KompolNas, kewenangan institusi keamanan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum tidak boleh disalahgunakan dalam persaingan politik maupun untuk melindungi kepentingan ekonomi kelompok tertentu.
Soroti Agenda Ekonomi Politik Pemerintah
Lebih jauh, KompolNas menghubungkan konflik elite tersebut dengan dinamika ekonomi-politik nasional, khususnya agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Danantara, hilirisasi, serta swasembada pangan dan energi turut menjadi sorotan.
KompolNas menilai program-program tersebut berpotensi menjadi instrumen kesejahteraan rakyat, tetapi juga memiliki risiko disalahgunakan sebagai ladang rente apabila tidak disertai pengawasan publik dan keterlibatan masyarakat.
“MBG, KDKMP, dan Danantara bisa menjadi alat kesejahteraan rakyat, tetapi bisa juga menjadi ladang rente baru,” tegas pernyataan tersebut.
Organisasi ini juga mengingatkan bahwa ancaman terhadap agenda negara tidak hanya datang dari luar pemerintahan, tetapi berpotensi muncul dari kelompok oportunis di dalam lingkaran kekuasaan yang dinilai lebih mengutamakan transaksi dan kepentingan ekonomi.
Karena itu, KompolNas menilai konsolidasi kekuasaan dari atas tanpa kontrol rakyat dari bawah hanya akan memindahkan kekuasaan dari satu kelompok elite kepada kelompok elite lainnya.
Enam Tuntutan KompolNas
Atas situasi tersebut, KompolNas – Partai Buruh menyampaikan enam tuntutan politik.
Pertama, mendesak pengusutan tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal secara terbuka dan tanpa tebang pilih, termasuk mengungkap pihak-pihak di luar kepolisian yang diduga terlibat atau menikmati hasilnya. Kedua, mendorong reformasi menyeluruh institusi kepolisian dan penegakan hukum, termasuk pembentukan undang-undang penyadapan yang ketat, pengawasan independen terhadap sistem intersepsi negara, serta penghentian penggunaan aparat untuk melindungi kepentingan bisnis besar atau merepresi buruh, petani, dan masyarakat dalam sengketa tanah maupun ketenagakerjaan.
Ketiga, menjamin kebebasan berserikat, berpendapat, dan kebebasan pers. KompolNas menilai dugaan penyadapan terhadap jurnalis dan tokoh politik merupakan ancaman serius bagi kehidupan demokrasi. Keempat, mendesak pemerintah membersihkan jabatan strategis dari elemen oportunis dan pemburu rente, baik di institusi keamanan maupun lembaga pengelola program negara.
Kelima, menuntut keterlibatan rakyat dalam mengendalikan dan mengelola agenda negara, bukan sekadar ditempatkan sebagai penerima manfaat.
Dalam tuntutan ini, KompolNas secara khusus meminta pengawasan partisipatif terhadap program MBG dengan melibatkan orang tua, guru, serikat pekerja dapur, petani, dan nelayan lokal. Pengelolaan KDKMP juga harus dilakukan secara demokratis oleh anggotanya, sementara Danantara dituntut membuka transparansi portofolio, keputusan investasi, dan kinerjanya kepada publik.
Keenam, memperkuat pengorganisasian rakyat melalui persatuan agenda perjuangan agar masyarakat memiliki kekuatan untuk mengawasi, mengkritisi, dan menyampaikan keberatan terhadap kebijakan negara yang merugikan kepentingan publik.
Sekjen KompolNas: Gerakan Rakyat Tidak Boleh Jadi Penonton
Sekretaris Jenderal KompolNas, Akbar Rewako, melalui pernyataan resmi tersebut juga menekankan pentingnya memperkuat persatuan dan pengorganisasian rakyat agar memiliki kekuatan untuk mengimbangi dominasi elite politik dan ekonomi.
“Gerakan rakyat harus terlibat secara aktif dan kritis: mengawasi, menekan, mengusulkan, dan, bila perlu, ikut mengelola,” demikian penegasan dalam pernyataan sikap KompolNas yang ditandatangani Akbar Rewako bersama Ketua Umum Rivaldi Haryo Seno.
KompolNas menyerukan konsolidasi seluruh elemen gerakan rakyat, mulai dari serikat buruh, organisasi tani dan nelayan, gerakan mahasiswa, warga miskin perkotaan, hingga organisasi masyarakat sipil.
Menurut KompolNas, tujuan kedaulatan, kesejahteraan, dan kemandirian ekonomi tidak akan tercapai apabila sepenuhnya diserahkan kepada blok kekuasaan yang terbelah dan disusupi kelompok oportunis.
Gerakan rakyat harus mengambil peran aktif dalam mengawasi pelaksanaan program negara, menyampaikan kritik, memberikan usulan, serta terlibat dalam pengelolaan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Menutup pernyataan sikapnya, KompolNas kembali menegaskan pentingnya partisipasi rakyat dalam menentukan arah dan pengelolaan negara.
“Rakyat harus berpartisipasi untuk mengelola negara, bukan hanya kalangan elite!”
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KompolNas, Akbar Rewako, dan Ketua Umum KompolNas, Rivaldi Haryo Seno, atas nama Komite Pimpinan Pusat Komite Politik Nasional, di Jakarta, 5 November 2026.