Kota Bima, NTB | bimakita.com – Penanganan kasus dugaan penggelapan dana nasabah BRI Unit Wera senilai Rp7,3 miliar kembali mendapat sorotan. Lembaga Kajian Hukum dan Antikorupsi (LKHA) Bima menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolres Bima Kota, Kamis (12/11/2026), mendesak Kapolres Bima Kota memastikan pengusutan perkara tersebut berjalan transparan, profesional, dan akuntabel.
Dalam aksi tersebut, LKHA tidak hanya menyoroti dugaan hilangnya dana nasabah dengan nilai mencapai Rp7,3 miliar, tetapi juga mempertanyakan penanganan 56 transaksi mencurigakan yang menjadi bagian dari persoalan tersebut.
LKHA menilai, masyarakat dan pihak pelapor membutuhkan kepastian mengenai sejauh mana penyelidikan berjalan, transaksi apa saja yang telah diperiksa, serta siapa saja pihak yang sudah dimintai pertanggungjawaban atas dugaan kerugian tersebut.
Dalam pernyataan sikapnya, LKHA secara tegas mengecam apa yang mereka sebut sebagai kelambanan dan ketidakjelasan penanganan laporan.
Kami mengecam segala bentuk kelambanan dan ketidakjelasan penanganan laporan dugaan penggelapan atau hilangnya dana nasabah BRI Unit Wera sebesar Rp7,3 miliar," demikian pernyataan sikap LKHA.
Mereka mendesak aparat penegak hukum segera memberikan kepastian hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang profesional, transparan, objektif, serta akuntabel.
56 Transaksi Mencurigakan Diminta Dibongkar Menyeluruh
Salah satu poin penting yang menjadi sorotan LKHA adalah penelusuran seluruh transaksi debit yang dipersoalkan.
LKHA meminta penyidik tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi menelusuri setiap transaksi berdasarkan bukti pencairan, keabsahan tanda tangan, proses otorisasi, identitas pihak yang melakukan penarikan, hingga tujuan dan penerima aliran dana.
Setiap transaksi debit harus diperiksa berdasarkan bukti pencairan, keabsahan tanda tangan, otorisasi, identitas pihak yang melakukan transaksi, serta tujuan dan penerima aliran dana," tegas LKHA.
Bahkan, LKHA secara khusus meminta penyidik melakukan uji forensik terhadap seluruh dokumen penarikan, tanda tangan, dan bukti transaksi guna memastikan apakah transaksi tersebut benar-benar dilakukan atas persetujuan nasabah.
Tuntutan ini menjadi penting untuk menjawab persoalan mendasar dalam kasus tersebut: apakah seluruh transaksi yang dipersoalkan memiliki dasar persetujuan yang sah dari pemilik rekening, dan ke mana sebenarnya aliran dana tersebut bermuara?
Kapolres Diminta Pastikan Tidak Ada Pihak yang Dikecualikan
LKHA juga meminta Kapolres Bima Kota memastikan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan transaksi mencurigakan diperiksa secara menyeluruh.
Mereka menegaskan, tidak boleh ada pihak yang dilindungi atau dikecualikan apabila dalam proses penyelidikan ditemukan bukti keterlibatan dalam dugaan tindak pidana.
Kami ingin agar pengusutan dilakukan secara tuntas terhadap seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan transaksi tersebut. Jangan ada pihak yang dilindungi atau dikecualikan dari proses hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan," demikian salah satu poin pernyataan sikap LKHA.
Selain itu, LKHA mendesak penyidik memastikan hasil audit internal BRI diperoleh dan diuji secara objektif. Setiap temuan audit yang relevan, menurut mereka, harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Persoalan audit menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian karena hasil pemeriksaan internal perbankan dapat menjadi bagian penting dalam mengurai mekanisme transaksi, potensi penyimpangan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.
BRI Juga Dituntut Bertanggung Jawab atas Hak Nasabah
Tidak hanya mendesak kepolisian, LKHA turut menyoroti tanggung jawab BRI sebagai lembaga perbankan dalam melindungi dana dan hak-hak nasabah.
Mereka meminta agar apabila terbukti terdapat kerugian akibat tindakan melawan hukum, pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan perundang-undangan dan hak nasabah dipulihkan.
Bagi LKHA, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut angka Rp7,3 miliar, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan jaminan keamanan dana nasabah.
Enam Tuntutan LKHA kepada Kapolres Bima Kota
Dalam aksi tersebut, LKHA menyampaikan enam tuntutan utama kepada Kapolres Bima Kota, yakni:
1\. Menuntaskan penanganan laporan dugaan hilangnya dana nasabah BRI Unit Wera sebesar Rp7,3 miliar secara profesional, transparan, dan akuntabel.
2\. Menelusuri seluruh transaksi debit yang dipersoalkan, termasuk mekanisme penarikan, pihak yang melakukan transaksi, proses otorisasi, serta tujuan aliran dana.
3\. Melakukan pemeriksaan dan uji forensik terhadap seluruh dokumen penarikan, tanda tangan, dan bukti transaksi guna memastikan keabsahannya serta keterkaitannya dengan persetujuan nasabah.
4\. Memeriksa seluruh pihak yang berkaitan dengan transaksi tersebut serta menelusuri aliran dana untuk mengungkap fakta dan pihak yang bertanggung jawab.
5\. Memastikan hasil audit internal BRI diperoleh dan diuji secara objektif oleh penyidik, serta menindaklanjuti setiap temuan yang relevan.
6\. Memberikan kepastian informasi mengenai perkembangan penanganan perkara dan menindak tegas setiap pihak yang terbukti terlibat dalam tindak pidana sesuai ketentuan hukum.
Aksi LKHA ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penanganan perkara dugaan penggelapan dana nasabah tidak cukup hanya dengan memastikan laporan telah diterima atau pemeriksaan saksi telah dilakukan.
Publik membutuhkan penjelasan yang terukur mengenai perkembangan penyelidikan, hasil penelusuran 56 transaksi mencurigakan, pemeriksaan dokumen, hasil audit, serta tindak lanjut terhadap aliran dana yang dipersoalkan. (Red)