Kota Bima, NTB | Bimakita.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, dengan pidana penjara seumur hidup dalam perkara pemufakatan jahat peredaran narkotika di wilayah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Tuntutan berat tersebut dibacakan JPU Syahrur Rahman dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Raba Bima, Kamis (12/11/2026).
Saat tuntutan dibacakan, Didik terlihat tertunduk di hadapan majelis hakim.
Dalam pertimbangannya, JPU menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam pemufakatan jahat peredaran narkotika bersama sejumlah terdakwa lain yang perkaranya disidangkan secara terpisah.
Jaksa menilai perbuatan Didik merupakan tindakan serius karena bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum.
Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan kewajibannya kepada negara yang seharusnya melindungi masyarakat," demikian salah satu poin pertimbangan JPU dalam persidangan.
Jaksa juga menilai terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak kooperatif selama menjalani proses persidangan.
Terima Uang Rp2,8 Miliar dari Bandar Narkoba
Dalam perkara tersebut, JPU turut menyoroti penerimaan uang sebesar Rp2,8 miliar oleh Didik dari AKP Malaungi, yang merupakan mantan bawahannya dan juga terdakwa dalam perkara terpisah.
Uang tersebut terungkap dalam persidangan berasal dari setoran bandar narkoba yang beroperasi di wilayah hukum Polres Bima Kota.
Selain itu, persidangan juga mengungkap keterangan mengenai dugaan penerimaan setoran rutin dari bawahan selama Didik menjabat sebagai Kapolres Bima Kota, termasuk setoran yang dikaitkan dengan jatah paket proyek di lingkungan pemerintahan.
Fakta lain terungkap melalui kesaksian AKP Malaungi yang menyebut Didik kerap meminta narkotika jenis inex dan sabu.
Malaungi juga mengungkap bahwa istri Didik pernah menghubunginya untuk mencarikan perempuan sebagai teman hiburan bagi suaminya.
Jaksa Minta Denda Rp1 Miliar
Selain menuntut pidana penjara seumur hidup, JPU juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1 miliar.
Dalam amar tuntutannya, JPU menyampaikan:
Oleh karena itu terdakwa dipidana dengan penjara seumur hidup dan membayar denda Rp1 miliar, dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu satu tahun tidak dibayar, maka pendapatan terdakwa atau aset terdakwa akan dilelang untuk negara dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 190 hari."
Tuntutan tersebut menjadi salah satu babak penting dalam perkara yang menyeret mantan pimpinan kepolisian di Kota Bima tersebut.
Menunggu Pembelaan dan Putusan Hakim
Meski jaksa telah menuntut hukuman penjara seumur hidup, nasib hukum Didik belum ditentukan.
Majelis hakim masih memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pada sidang berikutnya.
Setelah proses pembelaan dan tanggapan para pihak selesai, majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan.
Kini, perhatian publik tertuju pada keputusan majelis hakim. Apakah tuntutan penjara seumur hidup yang diminta jaksa akan dikabulkan, atau justru hakim menjatuhkan hukuman berbeda? (Red)