![]() |
| Ardiansyah Ketua Pengurus Basis FSBPI Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelanuhan Bima |
KOTA BIMA||bimakita.com – Situasi ketenagakerjaan di Pelabuhan Bima yang dinilai jauh dari prinsip kelayakan dan perlindungan pekerja mendorong buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) untuk menggelar aksi besar-besaran pada 20 November 2026 di Pelabuhan Bima.
Aksi tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap kondisi kerja yang selama bertahun-tahun dinilai merugikan buruh. Mereka menyebut praktik ketenagakerjaan di lingkungan Pelabuhan Bima sudah menyerupai perbudakan modern karena buruh harus bekerja dengan risiko tinggi, tetapi tidak mendapatkan hak-hak dasar sebagaimana mestinya.
Ketua Pengurus Basis Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (PB FSBPI) TKBM Pelabuhan Bima, Ardiansyah, mengatakan bahwa kondisi buruh bongkar muat selama ini sangat memprihatinkan. Di tengah aktivitas pelabuhan yang menghasilkan keuntungan bagi berbagai pihak, kesejahteraan dan keselamatan buruh justru belum mendapatkan perhatian serius.
"Selama bertahun-tahun buruh bongkar muat bekerja dalam kondisi yang tidak layak. Kami menghadapi risiko kecelakaan kerja setiap hari, tetapi perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tidak tersedia. Upah yang diterima juga belum mencerminkan beban dan risiko pekerjaan yang kami hadapi," tegas Ardiansyah.
Menurutnya, persoalan paling mendasar adalah tidak adanya jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi buruh, upah harian yang dinilai tidak layak, hingga persoalan pembayaran lembur yang disebut hanya diberikan dalam bentuk sebungkus nasi.
Ironisnya, pekerjaan bongkar muat merupakan pekerjaan dengan risiko tinggi yang membutuhkan tenaga fisik dan waktu kerja yang tidak ringan. Namun, hak atas perlindungan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3) justru dinilai belum terpenuhi.
"Bagaimana mungkin buruh yang setiap hari berhadapan dengan risiko kecelakaan kerja tidak mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan? Bahkan, ketika bekerja melewati jam kerja normal, kompensasi lemburnya hanya sebungkus nasi. Ini bukan persoalan kecil, ini menyangkut martabat dan hak dasar manusia sebagai pekerja," ujarnya.
Ardiansyah menegaskan, pihaknya tidak ingin kondisi tersebut terus diwariskan dari generasi ke generasi buruh pelabuhan. Menurutnya, keuntungan dari aktivitas ekonomi pelabuhan tidak boleh hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu, sementara buruh yang menjadi bagian penting dalam rantai kegiatan bongkar muat justru menanggung beban dan risiko pekerjaan.
Melalui aksi pada 20 November mendatang, FSBPI membawa sejumlah tuntutan, di antaranya kenaikan upah yang layak, pembayaran upah lembur sesuai ketentuan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta pembatasan jam kerja normal maksimal delapan jam sehari.
"Kami tidak sedang meminta belas kasihan. Kami menuntut hak. Buruh harus mendapatkan upah yang layak, jaminan sosial, perlindungan ketika mengalami kecelakaan kerja, serta jam kerja yang manusiawi. Jangan sampai tenaga dan keringat buruh terus dimanfaatkan, tetapi kesejahteraannya diabaikan," lanjut Ardiansyah.
Selain memperjuangkan hak-hak normatif, FSBPI juga mendorong terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila di Pelabuhan Bima.
Menurut Ardiansyah, hubungan industrial yang harmonis tidak mungkin terwujud apabila masih terdapat ketimpangan antara kepentingan pengusaha dan hak-hak pekerja. Seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas kepelabuhanan harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan buruh memperoleh perlindungan dan kesejahteraan.
"Kami ingin Pelabuhan Bima menjadi ruang kerja yang adil dan manusiawi. Hubungan industrial yang harmonis, adil, dan Pancasilais tidak boleh hanya menjadi slogan. Harus ada perubahan nyata dalam praktik ketenagakerjaan, terutama dalam menjamin hak dan keselamatan buruh," pungkasnya.
FSBPI menegaskan bahwa aksi 20 November tersebut menjadi momentum untuk mendesak seluruh pemangku kepentingan di Pelabuhan Bima agar tidak lagi menutup mata terhadap persoalan ketenagakerjaan yang dialami buruh bongkar muat.
Bagi para buruh, tuntutan ini bukan semata-mata tentang kenaikan upah, melainkan perjuangan untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, keselamatan, dan kehidupan yang lebih bermartabat.

