Kota Bima, NTB | bimakita.com – Perselisihan antara seorang dosen dan sejumlah mahasiswa Universitas Nggusuwaru (UNSWA) Bima menjadi perhatian publik setelah muncul pemberitaan mengenai dugaan tindakan kekerasan di lingkungan kampus pada Sabtu (14/11/2026).
Insiden yang melibatkan oknum dosen dan sejumlah mahasiswa tersebut memunculkan perhatian dari berbagai kalangan, termasuk alumni UNSWA. Persoalan ini tidak hanya menyangkut hubungan antara dosen dan mahasiswa, tetapi juga menyentuh persoalan etika akademik, profesionalitas tenaga pendidik, serta mekanisme penyelesaian konflik di lingkungan perguruan tinggi.
Pemberitaan mengenai dugaan pemukulan terhadap seorang dosen di depan lingkungan kampus turut memunculkan desakan agar pihak rektorat melakukan investigasi. Sejumlah alumni Himpunan Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling (HMJ-BK) sebelumnya juga meminta pembentukan tim investigasi untuk mengungkap kejadian tersebut dan memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran.
Namun, kronologi lengkap insiden, termasuk penyebab awal perselisihan dan peran masing-masing pihak, masih perlu dipastikan melalui keterangan resmi pihak kampus maupun pihak-pihak yang terlibat.
Di tengah berkembangnya polemik tersebut, dua alumni UNSWA, Idham Talib, S.Pd., yang akrab disapa Bung Geri, dan Erik Irawadin, S.Pd., akhirnya menyampaikan pandangan mereka.
Geri, yang pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Nggusuwaru dan menjadi Wakil Sekretaris Umum Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Bima, menilai dinamika kehidupan akademik merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan pendapat tidak boleh berujung pada kekerasan ataupun tindakan yang membungkam daya kritis mahasiswa.
Oknum dosen harus profesional sebagai seorang pendidik. Jangan merasa berkuasa, apalagi membawa persoalan ras, suku, maupun keluarga dari luar untuk urusan kampus," tegas Geri, Minggu (15/11/2026) sore.
Ia meminta seluruh pihak yang terlibat tidak saling melontarkan pernyataan yang berpotensi memperkeruh suasana, baik di lingkungan kampus maupun di ruang publik.
Menurutnya, rektorat bersama seluruh unsur pemangku kebijakan UNSWA harus segera menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme yang berlaku.
Segera tindak lanjuti oleh pihak rektorat dan unsur pemangku kebijakan Universitas Nggusuwaru, agar persoalan ini tidak melebar dan menimbulkan hal-hal yang dapat merusak nama baik kampus," ujarnya.
Erik Ingatkan Profesionalitas dan Mekanisme Kelembagaan
Sementara itu, alumni UNSWA lainnya, Erik Irawadin, S.Pd., meminta seluruh keluarga besar dosen UNSWA memberikan ruang kepada pimpinan kampus untuk menyelesaikan persoalan sesuai kewenangan dan ketentuan institusi.
Erik menilai, apabila pihak kampus telah melakukan berbagai upaya penyelesaian, seluruh elemen harus menghormati proses tersebut dan tidak melakukan tekanan terhadap pimpinan.
Jika berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan oleh pihak kampus, hendaknya tidak ada tuntutan berlebihan ataupun upaya mendikte pimpinan dan institusi. Kita harus memberikan ruang kepada pimpinan untuk bekerja sesuai aturan dan mekanisme kelembagaan," tegas Erik.
Ia juga mengingatkan agar persoalan pribadi antarindividu tidak dicampuradukkan dengan kepentingan kelompok maupun organisasi kemahasiswaan.
Menurutnya, keterlibatan pihak luar yang berpotensi mengintervensi penyelesaian persoalan justru dapat memperluas konflik dan berdampak terhadap citra institusi pendidikan.
Sebagai insan pendidik, mari kita menyelesaikan setiap persoalan secara ilmiah, objektif, bijaksana, dan profesional, bukan dengan tekanan, intimidasi, atau mobilisasi pihak luar," ajaknya.
Meski mendorong penyelesaian melalui jalur internal kampus, Erik menegaskan bahwa prinsip keadilan dan penegakan aturan tidak boleh diabaikan.
Siapa pun yang terbukti bersalah, baik dari unsur dosen maupun mahasiswa, harus ditindak secara tegas dan adil sesuai aturan yang berlaku," tandasnya.
Marwah Kampus Jadi Tanggung Jawab Bersama
Kedua alumni tersebut berharap polemik dosen dan mahasiswa UNSWA dapat diselesaikan secara arif, objektif, dan profesional.
Mereka mengingatkan bahwa kampus merupakan ruang pendidikan yang harus menjunjung tinggi etika akademik, kebebasan menyampaikan pendapat, profesionalitas dosen, serta penghormatan terhadap aturan kelembagaan.
Penyelesaian persoalan juga diharapkan tidak berhenti pada upaya meredam polemik, tetapi mampu memberikan kejelasan mengenai duduk perkara dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan akibat proses yang tidak objektif.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi rektorat yang menjelaskan secara menyeluruh kronologi perselisihan maupun hasil penanganan internal kampus. (Red)

