MATARAM||bimakita.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah NTB.
Melalui arah kebijakan yang tertuang dalam Nota Keuangan Ranperda APBD 2027, Pemprov NTB berupaya memastikan pengelolaan anggaran tidak sekadar berorientasi pada besarnya belanja, tetapi lebih menitikberatkan pada manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Di tengah ketidakpastian ekonomi dan masih tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat, Pemprov NTB juga menempatkan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu agenda penting.
Dalam Nota Keuangan tersebut ditegaskan, "Pemerintah daerah akan memperkuat pendapatan asli daerah melalui modernisasi pajak dan retribusi, optimalisasi aset, serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah."
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, pengelolaan APBD 2027 juga diarahkan untuk memperhatikan kebutuhan pembiayaan daerah, termasuk penyelesaian kewajiban yang telah jatuh tempo dan penyertaan modal. Seluruh kebijakan tersebut diharapkan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas fiskal.
Pemprov NTB turut mengharapkan pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD berlangsung secara cermat, kritis, dan konstruktif. Persetujuan bersama ditargetkan dapat dicapai paling lambat 30 November 2026.
Komitmen terhadap tata kelola anggaran yang baik juga menjadi perhatian utama. Sebagaimana ditegaskan dalam Nota Keuangan, "APBD 2027 harus dikelola secara jujur, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dari desa-desa di Pulau Lombok hingga pelosok Pulau Sumbawa."
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya memastikan alokasi anggaran tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu, tetapi mampu menjangkau kebutuhan masyarakat secara merata di seluruh kabupaten dan kota di NTB.
Lebih jauh, keberhasilan APBD 2027 tidak semata-mata diukur dari besarnya angka anggaran yang disahkan. Dalam Nota Keuangan ditegaskan, "Keberhasilan APBD 2027 bukan terletak pada besarnya angka yang disahkan, melainkan pada kemampuannya mengurangi kemiskinan, membuka peluang ekonomi, memperkuat pelayanan publik, dan menghadirkan kesejahteraan yang semakin merata bagi masyarakat NTB."
Arah kebijakan tersebut menjadi penegasan bahwa pembangunan NTB membutuhkan pengelolaan fiskal yang sehat, keberanian melakukan pembenahan pendapatan daerah, serta keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan penguatan PAD, tata kelola keuangan yang transparan, dan orientasi belanja yang berdampak langsung, APBD 2027 diharapkan menjadi fondasi penting untuk menghadirkan pembangunan NTB yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.