Mataram, NTB | bimakita.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan arah pembangunan yang lebih berpihak ke masyarakat bawah dengan fokus pada pengentasan kemiskinan dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Komitmen itu mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) NTB 2026 yang berlangsung di Hotel Lombok Raya.(16/4)
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyebut persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan nyata. Saat ini, lebih dari 10 persen warga NTB masih berada di bawah garis kemiskinan, dengan sekitar 2 persen tergolong miskin ekstrem.
Tidak mungkin NTB mendunia tanpa terlebih dahulu menjadi makmur. Kemakmuran itu harus dirasakan sampai ke masyarakat paling bawah,” tegasnya.
Desa Jadi Titik Awal Perubahan
Pemprov NTB kini mengubah pendekatan pembangunan dengan menempatkan desa sebagai pusat intervensi. Targetnya jelas: nol desa miskin ekstrem pada 2029 dan penurunan angka kemiskinan ke level satu digit.
Untuk itu, anggaran besar digelontorkan langsung ke desa. Tahun ini saja, Rp472 miliar dialokasikan untuk desa, ditambah Rp51 miliar untuk sektor pertanian seperti irigasi dan optimalisasi lahan.
Sebanyak 40 desa prioritas menerima lebih dari Rp1 miliar per desa melalui program Desa Berdaya. Sementara 257 desa lainnya mendapat intervensi tematik sesuai kebutuhan lokal.
Pembangunan harus dimulai dari desa. Kalau desa kuat, daerah juga kuat,” ujar Iqbal.
Pertanian dan Pariwisata Jadi Mesin Ekonomi
Pemprov mencatat peningkatan nilai tukar petani dari 123 menjadi 134, indikator membaiknya kesejahteraan petani. Pemerintah pun menargetkan sektor pertanian dan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi, termasuk melalui investasi Rp1,3 triliun.
Namun, pemerintah juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya mengejar kecepatan.
Kalau hanya cepat, pasti ada yang tertinggal. Itu pembangunan yang rapuh,” kata Iqbal.
NTB Tanpa Utang, Tata Kelola Diperkuat
Langkah besar lainnya adalah pelunasan utang daerah sebesar Rp632 miliar. Kini, NTB memasuki tahun anggaran tanpa beban utang.
Lebih baik mulai dari nol daripada dari minus,” tegas Iqbal.
Kebijakan ini diakui membuat ruang fiskal lebih sempit, tetapi dinilai penting untuk membangun fondasi keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi juga diperkuat, termasuk penataan BUMD dan penguatan Bank NTB Syariah sebagai motor sektor keuangan daerah.
Baca juga :
Perlindungan PMI dan Ekonomi Keluarga
Sebagai daerah pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar, NTB juga memperkuat perlindungan tenaga kerja. Program unggulan seperti keberangkatan zero cost, pelatihan keterampilan, hingga pendampingan usaha bagi PMI purna menjadi prioritas.
Musrenbang Serap 864 Usulan Warga
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menjelaskan Musrenbang 2026 menjadi ruang menyatukan aspirasi masyarakat. Sebanyak 864 usulan dihimpun dari berbagai tahapan, mulai dari desa hingga kabupaten/kota.
Perencanaan pembangunan harus berbasis kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar administratif,” jelasnya.
Tema Musrenbang tahun ini menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penguatan sektor agromaritim serta pariwisata berkelanjutan.
Tantangan PAD dan Investasi
Dari pemerintah pusat, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, menyoroti masih adanya “tax gap” atau potensi pajak yang belum tergarap optimal.
Peningkatan PAD harus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Investasi dan sektor usaha harus diperkuat,” ujarnya.
Pemprov NTB menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak lagi diukur dari besar kecilnya anggaran, tetapi dari dampaknya bagi masyarakat.
Dengan intervensi langsung di 841 desa/kelurahan dan fokus pada kelompok rentan, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi NTB tidak hanya meningkat di atas kertas, tetapi benar-benar terasa hingga ke tingkat desa.
Yang kita kejar bukan hanya angka, tapi perubahan hidup masyarakat,” tutup Iqbal.