Mataram, NTB | bimakita.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima apresiasi dari pemerintah pusat atas capaian pembangunan dan perbaikan tata kelola daerah. Apresiasi tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2026 yang digelar di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (16/4). Kegiatan ini dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri, jajaran OPD, DPRD, serta mitra pembangunan.
Dalam arahannya, Restuardy menyampaikan bahwa indikator pembangunan NTB secara umum menunjukkan tren positif. Ia menilai capaian tersebut mencerminkan keberlanjutan pembangunan yang terjaga hingga 2025.
Kami menyampaikan apresiasi atas inovasi dan terobosan serta berbagai capaian di Provinsi NTB hingga 2025. Data BPS secara umum menunjukkan indikator pembangunan yang positif,” ujarnya.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi daerah tetap menunjukkan kinerja positif meski mengalami fluktuasi. Sektor pertanian masih menjadi penopang utama ekonomi NTB dan dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Selain itu, kondisi ketenagakerjaan juga membaik, ditandai dengan tingkat pengangguran terbuka yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.
Lebih lanjut, pemerintah pusat telah menetapkan target pembangunan nasional tahun 2027, dengan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 6,3 hingga 7,5 persen dan tingkat pengangguran ditekan di bawah 5 persen. Menurut Restuardy, NTB memiliki peluang besar untuk berkontribusi terhadap target tersebut.
Kami optimis NTB mampu berkontribusi signifikan, karena saat ini tingkat pengangguran berada di kisaran 3 persen. Namun, penciptaan lapangan kerja formal di atas 40 persen tetap menjadi tantangan,” tegasnya.
Dari aspek tata kelola pemerintahan, NTB juga mendapat penilaian positif, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi. Berdasarkan hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK 2025, NTB mencatat skor 79 poin. Capaian ini mencerminkan perbaikan pada sektor manajemen ASN, pelayanan publik, serta tata kelola anggaran.
Selain itu, pemerintah pusat mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Pemerintah daerah diminta memastikan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, serta pelaksanaan operasi pasar secara efektif.
Kami titipkan kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah agar memastikan ketersediaan pangan dan kelancaran distribusi, serta membuka peluang kerja sama antar daerah jika diperlukan,” kata Restuardy.
Musrenbang tahun ini dinilai menjadi momentum strategis, mengingat tahun 2027 merupakan periode paruh waktu pelaksanaan RPJMD NTB 2025–2029. Pemerintah pusat berharap forum tersebut mampu menghasilkan perencanaan yang lebih terarah dan berdampak nyata bagi percepatan pembangunan daerah.
Kami berharap Musrenbang kali ini mampu menghasilkan perencanaan yang lebih tajam dan memberikan dampak positif,” pungkasnya.