YOGYAKARTA||BIMAKITA - Puluhan Aktivis 98 mengadakan Retret dan Konsolidasi Nasional Aktivis 98 Indonesia selama dua hari di Yogyakarta. Retret Aktivis 98 Indonesia di hadiri dari perwakilan aktivis 98 dari berbagai daerah antaranya Lampung, Jakarta, Bandung, NTB, Kaltim, Medan, Surabaya,Cirebon, Surabaya, dan Jogja sebagai tuan rumah.
 |
| Perwakilan aktivis 98 dari berbagai daerah menggelar konferensi pers di Pandopo Lawas, Yogyakarta usai gelar konsolidasi nasional. |
Agenda retret ini digelar di Bumi Perkemahan Lor Sambi Jl Kaliurang KM 19,2 Dusun Sambi, Pakembinangun, Pakem, Sleman Yogyakarta, Sabtu sampai Minggu 9-10 Agustus 2025.
Ketua Aktivis 98 Indonesia, Surya Wijaya mengatakan selama kegiatan, Presidium Aktivis 98 menyoroti beberapa persoalan mendesak, mulai dari lemahnya kinerja sejumlah pembantu presiden, kebijakan perpajakan yang membebani rakyat, hingga potensi oligarki dalam pembentukan super holding BUMN Danantara.
"Kami mendesak Presiden Prabowo untuk melakukan reshuffle kabinet guna memastikan hanya pejabat berintegritas dan berpihak pada rakyat yang menduduki posisi kunci pemerintahan," ujar Surya Wijaya dalam jumpa pers di Pendopo Lawasan Alun-alun utara Jogja pada Minggu (10/8/2025).
Desakan itu muncul setelah mereka melihat lemahnya kinerja sejumlah menteri dalam menjalankan program-program strategis pemerintah, termasuk membuat sejumlah kebijakan yang dinilai menghambat pencapaian visi pemerintahan dan memperburuk kepercayaan publik.
"Sebagai aktivis harus selalu bersiap terhadap kondisi seperti apapun, kita bisa menjadi mitra yang baik untuk mengkritisi pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, atau bisa jadi bekolaborasi dengab kekuatan rakyat, buruh dan mahasiswa untuk menjadi pendobrak terhadap kekuaasaan yang zolim," tegas Antoni
Dirinya juga menambahkan bagaimana esensi sebuah bangsa berdemokrasi yang baik.
"Demokrasi bukan hadiah, tetapi hasil perjuangan yang harus terus dipertahankan.Kedaulatan rakyat bukan slogan, tetapi prinsip yang harus diwujudkan dalam sistem hukum, ekonomi, dan sosial," tambah mantan aktivis 98 ini.
Para aktivis ini juga menyampaikan rencannya pada bulan Oktober 2025 nanti, Aktivis 98 akan melakukan evaluasi setahun pemerintahan Prabowo–Gibran.
Mereka akan menyampaikan capaian dan menentukan langkah korektif yang perlu diambil.
