Bima, NTB - Bimakita || Praktisi hukum dan aktivis keadilan sosial, Taufiqurrahman, SH, menyoroti lambannya langkah Pemerintah Kabupaten Bima dalam menangani kelangkaan LPG bersubsidi yang tengah melanda masyarakat. Menurutnya, krisis LPG yang terjadi akhir-akhir ini seharusnya segera diatasi agar tidak berlarut-larut dan berdampak luas pada masyarakat, terutama pada stabilitas ekonomi daerah.
Dalam unggahan di akun Facebook pribadinya (Opick Al Paradewa), Taufiqurrahman menyebut langkah Bupati Bima Ady Mahyudi sangat lambat dan kurang menunjukkan rasa respek terhadap kondisi rakyat.
 |
| Praktisi hukum dan aktivis keadilan sosial, Taufiqurrahman, SH, |
“Saat ini rakyat butuh aksi nyata, bukan sekadar janji,” tegasnya.
Opick menilai, di tengah kelangkaan gas LPG bersubsidi, masyarakat hanya menerima pernyataan normatif dan solusi lambat dari pemerintah daerah. Sementara masyarakat sudah antre berjam-jam dan harga LPG melonjak di tingkat pengecer.
Ia menambahkan, kelangkaan LPG ini bukan masalah baru di Kabupaten Bima. Krisis serupa sudah berulang kali terjadi, namun pemerintah terkesan hanya melakukan klarifikasi dan melempar tanggung jawab ke Pertamina ketika rakyat sudah menjerit.
“Permohonan Pemkab sebesar 15.000 metrik ton gas LPG seharusnya diajukan jauh hari dengan data valid dan kebutuhan riil. Jika yang disetujui hanya 8.000 MT dan distribusinya baru 40 persen, mengapa tidak ada langkah kontrol dan intervensi sejak awal?” ujarnya.
Menurutnya, mengundang Pertamina untuk rapat ketika masyarakat sudah kesulitan mendapatkan gas bukanlah langkah cepat, melainkan cerminan lemahnya antisipasi dan buruknya manajemen krisis oleh pemerintah daerah.
“Jangan sampai publik melihat Pemkab sebagai lembaga yang hanya pandai membagikan statement, tapi tidak mampu mengeksekusi solusi di lapangan,” tegasnya lagi.
Taufiqurrahman mendesak Bupati Bima untuk segera mengirim tim ke lapangan, memantau distribusi gas, mengawasi pangkalan, serta melibatkan Satpol PP dan Disperindag untuk menindak pengecer nakal yang mempermainkan harga LPG.
“Rakyat Bima tidak butuh janji rapat, mereka butuh gas untuk memasak hari ini,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pemimpin daerah bukan hanya hadir di tengah krisis, tetapi juga mampu mencegah krisis sejak awal. Jika Bupati Bima gagal memastikan kebutuhan pokok rakyat terpenuhi, maka keseriusan dan kapasitasnya sebagai kepala daerah patut dipertanyakan.
Kelangkaan LPG yang terus berulang ini menjadi sorotan banyak pihak, dan masyarakat Kabupaten Bima berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata dan cepat untuk memastikan pasokan gas kembali stabil demi keberlangsungan aktivitas rumah tangga dan perekonomian masyarakat. (Red).
