Kota Bima, NTB - Bimakita || Aroma dugaan politisasi birokrasi kembali menyeruak di tubuh Pemerintah Kota Bima. Muhammad Syahwan, ST. MT, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, dipanggil secara resmi oleh BKPSDM Kota Bima — saat ia masih menjalani masa cuti.
Pemanggilan itu, disebut-sebut sebagai tindak lanjut atas dugaan pelanggaran netralitas ASN pada gelaran Pilkada 2024 lalu. Kala itu, Syahwan sempat dimintai klarifikasi oleh Bawaslu terkait pernyataannya dalam sebuah pemberitaan tentang program air bersih. Namun, isu tersebut sudah tenggelam hampir 10 bulan lamanya, dan kini tiba-tiba diangkat kembali menjelang agenda rotasi-mutasi besar-besaran di lingkup Pemkot Bima.
 |
| Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima, Muhammad Syahwan, ST. MT, |
“Saya merasa ada aroma tak sedap di balik pemanggilan ini. Kenapa baru sekarang? Ini sangat berdekatan dengan isu mutasi. Seharusnya diproses sejak dulu kalau memang serius,” ujar Syahwan kepada JangkaBima.com, Senin (29/7).
"Kenapa Hanya Saya? Harusnya Adil!"
Dengan nada kecewa, Syahwan menegaskan bahwa ia siap memenuhi panggilan tersebut, namun meminta agar semua ASN yang pernah diperiksa Bawaslu juga diperlakukan sama.
“Saya siap. Tapi jangan hanya satu sisi. Harus adil! Semua yang dulu diperiksa harus juga dipanggil, bukan hanya saya. Jangan ada tebang pilih,” tegasnya.
Syahwan pun menduga bahwa pemanggilan ini hanyalah dalih untuk menyingkirkannya lewat mekanisme mutasi. Sebuah langkah yang menurutnya berbau dendam politik masa lalu.
“Harusnya pemimpin itu arif, bukan menjadikan ASN sebagai korban kepentingan politik pilkada. Kami hanya menjalankan tugas, bukan alat kekuasaan,” lanjutnya dengan nada kecewa.
Pernah Dilawan, Pernah Menang di PTUN
Syahwan bukan nama baru dalam deretan ASN kritis di Kota Bima. Ia pernah dinonjobkan saat masa kepemimpinan sebelumnya, dan berani menggugat ke PTUN — hingga akhirnya dikabulkan oleh pengadilan.
“Saya sudah pernah menghadapi hal seperti ini. Saat HMQ menjabat, saya digeser secara tidak adil dan saya lawan. Sekarang, saya tidak akan melawan, biarlah masyarakat yang menilai sendiri,” ujarnya penuh makna.
Namun demikian, Syahwan tetap menegaskan kesetiaannya sebagai ASN. Ia tidak akan membocorkan rahasia negara atau pimpinan, sekalipun diperlakukan tidak adil.
“ASN itu loyal terhadap negara, bukan pada kandidat politik. Saya tidak akan membuka aib siapapun meski saya disakiti. Tapi saya harap, jangan lagi ada dendam politik terhadap ASN yang dianggap tak sejalan.”
Penegasan Terakhir: "Jangan Ulangi Kesalahan Sama ke ASN Lain"
Mengakhiri keterangannya, Syahwan mengirim pesan kuat kepada pemerintah daerah agar berhenti menggunakan ASN sebagai alat politik. Ia berharap perlakuan yang ia alami saat ini tidak dialami oleh ASN lain.
“Kalau benar ini perintah kepala daerah, semoga tidak terulang lagi pada teman-teman ASN lainnya. Cukup saya saja yang merasakannya,” pungkasnya. (Red)
